WartaPenaNews, Jakarta – Setelah dirundung tudingan miring, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membeberkan terkait larangan startup semisal Traveloka dan Tokopedia untuk tidak menyelenggarakan umrah.
“Startup semisal Traveloka dan Tokopedia sudah menyatakan hanya sebagai marketplace atau tempat promosi perjalanan umrah, tapi pengurusan atau penyelenggara umrah tetap oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” tegas Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI di Jakara, Kamis (25/7).
Menag juga mengaku sudah bicara dengan Menteri Kominfo bahwa unicorn tersebut tidak mungkin berubah fungsi sebagai penyelenggara umrah. “Mereka hanya sebagai marketplace saja,” imbuhnya.
Ditandaskan Menag, dua kementerian yakni Kemenag dan Kominfo memiliki kewenangan masing-masing.
“Yang mengatur umrah Kemenag dan yang mengatur marketplace adalah Kominfo, undang-undang juga tegas mengatakan pengelola atau penyelenggara umrah adalah PPIU, itu sudah kita pagari. Tapi kita tidak bisa melarang startup sebagai tempat marketplace, sejauh ini belum ada regulasinya,” paparnya.
Sebelumnya, dalam merespon pertanyaan banyak pihak mengenai umrah digital, Kementerian Agama telah menginisiasi pertemuan dengan Traveloka, Tokopedia, dan Kemkominfo, di Kantor Kemenag, Jakarta, 19 Juli 2019 lalu.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Traveloka maupun Tokopedia menegaskan tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Ini juga berlaku bagi marketplace lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menag juga menyebut penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, tahun ini, tenda -tenda di Arafah seluruhnya akan ber AC. Pelayanan ini akan terus dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung terlaksananya ibadah haji di tengah suhu yang cukup tinggi.
“Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kenyamanan jemaah di tengah-tengah suhu yang cukup panas saat puncak haji di Arafah,” imbuhnya.
Dikatakannya, sesuai rencana perjalanan haji tahun ini, gelombang II keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci akan berakhir tanggal 5 Agustus 2019 mendatang.
“Jemaah haji akan wukuf di Arafah tanggal 10 Agustus 2019, dan tanggal 17 Agustus menjadi awal pemulangan jemaah gelombang I ke Tanah Air,” ujar Menag.
Sementara kalangan DPR hampir serempak menolak keterlibatan dua unicorn, yakni Traveloka dan Tokopedia, di bisnis perjalanan umrah dan haji.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta pemerintah lebih berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan membantu mereka dalam memanfaatkan perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Politisi PKS itu mengatakan penyedia layanan travel haji dan umrah yang tidak punya kemampuan digital akan mati dengan sendirinya. “Karena itulah pemerintah dituntut untuk memberdayakan UMKM yang ada,” kata Sukamta.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Arab Saudi tengah menggencarkan digitalisasi dalam pelayanan haji dan umrah. Oleh karenanya biro Haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan.
“Kalau nanti ada seleksi lagi urusannya, tapi yang jelas dan paling penting masyarakat harus mendapatkan keuntungan besar tetapi jangan mematikan usaha yang sudah ada,” kata dia. (*/dbs)
