WartaPenaNews, Bogor – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan.
“Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),†ujar Menko Perekonomian, Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam Peresmian Program Santripreneur dan Petani Muda, di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor seperti dilansir dari laman Kementerian Keuangan, Rabu (26/12/2018)
Dikutip dari rilis resmi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hermin Esti Setyowati, Kamis (27/12/2018) program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kelompok usaha besar.
Saat ini lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.
Program Santripreneur dan Petani Muda merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren.
Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.
Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.
Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara IPB dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program ini. Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.
Menko Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco Foundation, dan Yayasan Jam’iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practices.
“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,†pungkasnya. (rob)
