WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menduga rencana amandemen UUD 45 digunakan untuk memuluskan jabatan presiden 3 periode. Jika hal ini terjadi, dia menilai, cara ini akan menciderai demokrasi.
Jika rencana amandemen itu terlaksana, Jerry menilai, kalangan parlemen terkesan tidak mewakili aspirasi rakyat.
“Tak ada gunanya mereka sebagai penyambung lidah rakyat. Mereka setidaknya mewakili aspirasi rakyat. Bukan berbeda haluan. Publik harus sepakat atau one voice,†kata Jerry dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).
Jerry mengatakan, pertemuan PDIP-Gerindra bersamaan dengan pertemuan para pimpinan parpol koalisi serta bergabungnya PAN ke pemerintahan menjadi catatan ke arah mengubah amandemen konstitusi.
“Sampai pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kaltim. Ini rentetan peristiwa politik yang ada indikasi ke amandemen UUD 45,†imbuhnya.
Padahal, lanjut Jerry, dalam sebuah survei mayoritas atau 73,7 persen responden menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hanya 22,6 persen responden yang setuju amandemen jabatan presiden 3 periode.
“Mereka harus minta maaf sama Soekarno dan Soeharto yang menjaga nilai konstitusi atau tak mengobrak-abrik UUD 45. Mereka berjalan sesuai amandemen dan konstitusi. Saya nilai Jokowi juga tak punya komitmen. Masih bisa terpengaruh dengan etika situasional,†bebernya.
Jerry mengaku sudah membaca rencana ini sejak tahun lalu. Terutama saat UU Ciptakerja atau Omnibus Law dilegalkan. “Mulai dari situlah, ada arah menuju amandemen UUD 1945,†tutupnya. (rob)
