WartaPenaNews, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Christina Aryani, membawa penduduk untuk ikut serta berubah menjadi sisi yang tidak dipisahkan dari implementasi pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024 Jokowi-Ma’ruf, Minggu 20 Oktober mendatang. Menurut dia, kemampuan hadirnya penyusup dalam demo untuk mengganggu khidmatnya pucuk dari pesta demokrasi itu masih cukup berubah menjadi ultimatum.
“Saya menghimbau, sebagai bangsa besar mari bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah presiden dan wapres esok dengan khidmat,” kata Christina terhadap wartawan, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, proses pemilu memiliki bagian yang segalanya telah terjadi secara baik dan berubah menjadi ruang konstitusional semua penduduk. Setelah itu pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sampai juga harus diyakinkan terjadi lancar, aman dan damai.
“Silakan kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma’ruf dengan suka cita,” katanya.
Di sisi lainnya, katanya, sewaktu ada penduduk yang turun ke jalan untuk menyuarakan masukan ditengah-tengah jalannya pelantikan sangatlah berpotensi dimasuki keperluan faksi lain.
“Sepengetahuan saya, aksi demo tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil sebatas untuk menahan penyusupan dalam demonstrasi yang kita mengetahui benar sangatlah mungkin terjadi,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan berkenaan perlindungan tambahan tebal di ruangan ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat acara pelantikan presiden dan wapres dipilih, 20 Oktober mendatang.
Menurut Puan, perlindungan merupakan tanggung jawab negara untuk meyakinkan jalannya acara pelantikan secara aman dan tertata, sampai bukan sekedar terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ultimatum yang mungkin saja terjadi. Memang, lanjut Puan, mengantisipasi ultimatum ini berubah menjadi tanggung jawab utama lembaga intelijen.
Akan tetapi, mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu malas memaparkan secara pastinya apa memang ada ultimatum khusus yang didapatkan faksi intelijen terkait acara pelantikan kelak.
Puan menambahkan, mengantisipasi perlindungan memang harus dilakukan dengan tambahan ketat. Hal semacam itu pula akan memberikan pandangan positif pada dunia internasional kalau Indonesia negara aman.
Kalau memang faksi intelijen mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan ultimatum pada saat acara pelantikan, dia meminta kudu dilakukan deteksi dini pada kemungkinan itu.
“Intelijen itu pekerjaannya kan untuk mengetahui, kalau di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak bisa terdeteksi meski ada deteksi ya itu untuk berubah menjadi warning untuk seluruh pihak terkait untuk dapat melakukan mengantisipasi atau mitigasi,” kata mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR itu. (mus)
