WartaPenaNews, Sumbar – Ketua DPRD kabupaten Solok, Sumatera Barat Dodi Hendra menyebutkan kericuhan yang terjadi saat sidang paripurna dengan agenda laporan hasil pembahasan Rapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu terjadi akibat adanya dualisme pembahasan RPJMD. Pemicunya adalah Surat Perintah Tugas (SPT) yang boleh ditandatangani oleh Wakil Ketua.
“Jadi, masalah kericuhan itu ya, itulah dinamika politik. Ini bermuara pada kemarin itu Perbup yang keluar. SPT boleh diteken oleh Wakil Ketua. Jadi, Perbup itu membuat rancu sehingga, terjadilah dualisme pembahasan RPJMD. Yang satu (pembahasan) di tempat seseorang di Cinangkiak, yang satu di DPRD,” kata Dodi Hendra, Rabu 18 Agustus 2021.
Dodi mengakui awalnya memimpin agenda rapat paripurna pada Rabu pagi pukul 11.00 Wib di Gedung DPRD Solok. Saat sidang yang dipimpinnya digelar mulai banjir interupsi dari para anggota dewan.
Mereka menolak sidang dipimpin Dodi Hendra dari Fraksi Gerindra, karena sebelumnya puluhan anggota dewan menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Dodi Hendra di DPRD Solok. Mayoritas anggota DPRD Solok menginginkan jabatan Ketua DPRD digantikan oleh wakilnya.
“Tiba-tiba, pukul 12.00 WIB, wakil ketua saya melakukan di paripurna. Menyebutkan mengambil tempat, cuma satu tempat saja, terjadilah dualisme ini. Sehingga terjadilah hari ini. Ini bermuara dari perbup itu,” ujar Dodi Hendra.
“Mengingat begitu tingginya dinamika tadi, banyaknya hujan interupsi, maka rapat saya skor sampai waktu yang belum ditentukan, sampai nanti ada kesepakatan. Saya berharap, kepada kawan untuk legowo dan sucikan hati. Karena kita semua sudah disumpah dengan kitab suci masing-masing untuk berbuat baik kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dodi menegaskan menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Solok merupakan amanah dan utusan partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto dan Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade untuk memperjuangkan nasib masyarakat.
“Toh saya diserang hari ini, jatuh, kata Bapak Prabowo kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu saya Dodi Hendra, itu Gerindra. Jadi, sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan, mari sucikan niat. Ingat, kita disumpah menjelang menjabat, ayo kita perjuangkan nasib rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sidang Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda RPJMD DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang diselenggarakan pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021 berujung ricuh. Aksi lempar mikropon, banting meja hingga baku hantam sesama legislator pun terjadi.
Belum diketahui pasti penyebab kericuhan itu terjadi. Namun dari video berdurasi 7.40 menit yang beredar luas di media sosial, kericuhan bermula ketika ada seorang legislator meminta Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra untuk menyerahkan tampuk pimpinan sidang kepada wakil pimpinan yang lain.
Dari situ, hujan interupsi mulai. Situasi semakin panas setelah ada lagi seorang legislator yang menyampaikan dengan nada keras karena mikropon dalam kondisi mati. Ia pun meminta kepada sekretariat untuk menghidupkan kembali mikropon itu.
Situasi di dalam ruang rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda itu kian rusuh hingga legislator yang membanting mikropon dan melempar asbak. (mus)
