WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara. Alasannya, para pengurus tidak melengkapi berkas kepengurusan.
“Dari hasil verifikasi belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deliserdang ditolak!,” ujar Yasonna menegaskan, dalam siaran persnya, hari ini Rabu (31/3/2021).
Saat konferensi pers Yasonna didampingi Menkopolhukam Mahfur MD.
Yasonna menambahkan, pihaknya sebelumnya telah meminta Yasonna bersama timnya untuk melengkapi berkas pengajuan pengesahan. Tetapi, setelah diverifikasi teryata hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat tidak memunuhi syarat.
Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Moeldoko diantaranya, mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Sekedar informasi, kubu Moeldoko sudah menyerahkan susunan kepengurusan dan hasil KLB ke Kemenkumham. Meskipun, sempat diminta untuk melengkapi dokumen mereka, melalui juru bicaranya, Muhammad Rahmad, kubu Moeldoko percaya bahwa kepengurusan KLB bakal diterima dan disahkan Kemenkumham. (rob)
