IPOL.ID – Sebanyak 16 kepala ndaerah dan wakil kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipimpin Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS juga Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menggelar silaturahim dengan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto di kantor Lemhanas, Jakarta.
Bang Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah mengatakan, kunjungan itu bagian dari Silaturahim Kebangsaan Kepemimpinan Daerah PKS ke berbagai tokoh nasional.
Kunjungan ke Lemhanas itu penting bagi kepala daerah untuk memperluas ruang kesepahaman dan sinergi solusi bagi persoalan bangsa. Tujuannya untuk memberi kesejahteraan bagi rakyat di daerah.
“Ini bagian bentuk kesepahaman dalam pembangunan, bagaimana melihat lebih luas tentang berjalannya bangsa ini dari Lemhanas dan bagaimana nanti bisa diterjemahkan di lapangan oleh kepala daerah, termasuk dari PKS,” tutur Bang Zul di kantor Lemhanas, Jakarta, Senin (5/6) siang.
Dalam kesempatan itu, Bang Zul turut menyinggung kepala daerah harus memiliki kecerdasan menghadapi arus investasi. Pemerintah pusat harus cerdas dan paham menghadapinya.
“Kalau bentuk investasi turn key project, tentu akan beda dengan proyek yang menyertakan alih teknologi atau penyertaan tenaga kerja lokal. Kita banyak belajar dari paparan Gubernur Lemhanas hari ini,” ujarnya.
Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto pun menyambut baik kedatangan semua kepala daerah dan wakil kepala daerah anggota PKS untuk memperkuat soliditas, peningkatan kapasitas, dan memperluas wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional maupun strategi pembangunan berkelanjutan.
Secara khusus, Andi juga menyampaikan beberapa succes story program-program investasi internasional yang berhasil dibangun di daerah. Dirinya mencontohkan wilayah Morowali.
“Investasi di Morowali bisa menaikkan pertumbuhan daerahnya hingga 68 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Satu yang menarik adalah pelibatan mitra lokal dengan kepemilikan mayoritas. Sehingga investasi di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik,” ungkap Andi.
Dia menambahkan, di era teknologi hari ini, muncul inflasi tambahan berupa digital inflation, green inflation dan disruption inflation.
“Perubahan-perubahan itu memerlukan biaya penerapan di awal yang mengakibatkan inflasi sehingga memang hubungan pemerintah pusat dan daerah itu harus kuat untuk menopang pembangunan di era inflasi baru yang hadir saat ini. Saya juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, misalnya, dampak adanya teknologi AI (Artificial Intellegent) dan quantum Computing,” pungkas Andi. (Joeevicar Iqbal/msb)
