WartaPenaNews, Jakarta – Konsumsi solar bersubsidi dikhawatirakan menembus angka 15,3 juta kiloliter tahun ini. Kondisi ini jelas melebihi kuota penyaluran solar yang telah ditetapkan pemerintah 14,5 juta kiloliter. Parahnya, jika ini dibiarkan, maka terus membebani APBN.
Melihat posisi ini, pemerintah punya skenario lain dengan mengusulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) beroktan tinggi saja yang dikenakan subsidi pada tahun 2020.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan jika anggaran subsidi melebihi target, maka imbasnya defisit anggaran melebar. Bisa jadi, pemerintah bakal membebankan selisih subsidi dan realisasi solar kepada Pertamina atau memberikan support kepada Pertamina lewat nominal PMN (penyertaan modal negara) yang lebih besar.
“Ini yang dikawatirkan. Konsumsi terus bertambah. Secara otomatis beban keuangan negara juga naik. Ini realistis. Kemungkinan pemerintah memiliki skenario lain, dalam menekan beban ini,†terangnya.
Dalam posisi ini, lanjut dia, pemerintah ada baiknya melakukan perbaikan. Salah satunya dari sisi pengawasan. “Bisa dicek dominasi kebutuah ada dimana saja, dan dimana jumlah konsumsi terbanyak. Akan terukur jika disesuaikan dengan melakukan beberapa langkah, yang diharapkan tidak membebani keuangan,†terangnya.
Terpisah, Direktur Bahan Bakar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak berpendapat, pemerintah telah membagi kuota per kabupaten/kota untuk menghindari kuota berlebih. “Ya, kalau ada over di beberapa kabupaten atau kota, BPH akan merelokasi kuota dari kabupaten atau kota yang stoknya banyak. Dengan demikian, tidak perlu menambah volume secara nasional,†tuturnya.
Kelebihan penyaluran solar bersubsidi memang berdampak negatif terhadap APBN. Sebab, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi solar dari Rp500 per liter menjadi Rp2 ribu per liter tahun lalu.
Menanggapi pendapat dan isu yang berkembang, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah memang pesimistis dengan penerimaan sektor migas tahun ini. Sebab, harga minyak dunia dan ICP (Indonesia Crude Price) belum setinggi asumsi ICP APBN 2019 sebesar USD 70 per “Kondisinya memang begitu. Saya berbicara dengan hitungan yang ada,†terangnya.
Sampai kemarin, lanjut dia belum ada pertemuan kabinet soal perlu tidaknya APBN-P karena asumsi USD 70 per barel itu tidak tercapai dua bulan pertama. Selain minyak, sentimen harga gas ikut mengurangi potensi penerimaan negara. Itu sudah bagian dari beban negara.
“Saat ini kita hanya berupaya mengusulkan bahan bakar Pertamax mendapatkan subsidi pada 2020. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar ramah lingkungan,†kata dia.
Ke depan, lanjut dia, perlu dipertimbangkan, mensubsidi bahan bakar yang beroktan tinggi saja. Kondisi ini bisa dilakukan pada pada APBN 2020 mendatang. Ya tadi seperti saya bilang, skenario ini subsidi ke Pertamax saja,†ujar Jonan.
Jonan mengungkapkan, tahun ini, negara memberikan subsidi energi terhadap bahan bakar Solar dan LPG 3 kilogram (Kg). Selain itu, meski tidak mendapatkan subsidi, pemerintah juga menahan harga jual Premium yang masih di bawah keekonomiannya.
Padahal, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan energi bersih. Terlebih, Pertamina tengah melaksanakan proyek pembangunan kilang dengan standar Euro 4. “Jadi, yang gunakan (subsidi) besar itu bahan bakar ramah lingkungan. Tetapi (subsidi, red) ini dibahas untuk periode tahun selanjutnya APBN 2020,†ujarnya.
Sayangnya, Jonan tak merinci besaran subsidi yang dapat diberikan untuk bahan bakar beroktan 92 itu. Saat ini, harga jual Pertamax di Pulau Jawa ditetapkan sebesar Rp9.850 per liter. (*/dbs)
