WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar simulasi evakuasi untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan pegawai menghadapi bencana. Simulasi dilakukan bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada 26 April 2019.
“Ini bukan hiburan, ini adalah latihan yang harus kita latih terus menerus, minimal 2 kali setahun. Target kita pada 3 Desember 2019 nanti, setiap gedung di Kementerian PUPR sudah memiliki tim rescue,†ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menyaksikan simulasi dengan skenario terjadi gempa dan kebakaran sehingga para pegawai harus dievakuasi secara cepat dari gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Simulasi dilakukan bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Latihan seperti ini harus terus dilakukan. Nantinya disetiap gedung harus ada tim rescue seperti ini dan waktunya harus lebih cepat. Petugas yang melakukan penyelamatan pun harus memiliki bekal kemampuan yang memadai dan sebisa mungkin tidak melibatkan terlalu banyak orang” ujar Basuki Hadimuljono.
Khusus di kompleks Kementerian PUPR, Basuki merencanakan di setiap gedung direktorat jenderal dan badan-badan yang ada di sana mempunyai petugas evakuasi masing-masing sebelum 3 Desember 2019.
“Latihan seperti ini minimal dua kali setahun. Nanti 3 Desember kita bisa evaluasi lagi. Tiap gedung akan dikirim tim rescue agar siap siaga mengantisipasi kecelakan seperti ini,” pungkasnya.
Menteri Basuki mengatakan latihan evakuasi juga perlu dilakukan oleh para pengelola bangunan gedung lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. “Apartemen di Jakarta perlu dilengkapi helipad sehingga bisa dilakukan evakuasi cepat. Saya akan dorong kesana. Karena tangga pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau,†jelas Menteri Basuki.
Sebagai pembina jasa konstruksi, Kementerian PUPR pada 27 Februari 2019 telah mengeluarkan surat yang menugaskan Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta.
Pemeriksaan meliputi tiga aspek, yaitu komitmen organisasi dalam pengelolaan gedung, pemeriksaan perizinan penggunaan gedung, dan kondisi aktual pengelolaan bangunan gedung. Standar nilai kepatuhan terbagi menjadi 5 kategori yakni Sangat Patuh (80-100), Patuh (60-79), Cukup Patuh (40-59), Kurang Patuh (30-39), dan Abai (0-29).
Dari hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan memberikan nilai serta rekomendasi bagi para pengelola gedung untuk melengkapi kekurangan sesuai dengan standar bangunan yang telah disyaratkan.
Gedung yang menjadi sample pemeriksaan adalah gedung mix-used Grand Indonesia, Apartemen Rajawali, Plaza Blok M dan dua bangunan di Kementerian PUPR, yakni gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga. Hasil di Grand Indonesia Sangat Patuh, Gedung CIpta Karya dan BIna Marga kategori Patuh.
“Tim Pemeriksaan Gedung tidak hanya dari Kementerian PUPR namun juga dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, ahli dari ITB dan asosiasi K3. Lanjutannya yang akan dievaluasi pada Bulan April 2019 akan dilakukan pemeriksaan di Rusunawa Jatinegara, Gedung Bidakara dan Gedung Kementerian Keuangan,†kata Menteri Basuki.
Turut hadir menyaksikan simulasi yakni Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyart1anto, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah. (Adv)
