WartaPenaNews, Tangsel – Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupry Nugroho menilai rencana Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) merevisi aturan pembatasan truk bertonase seolah menegaskan lambatnya merespon persoalan yang ada di tengah masyarakat. Jika ditinjau dari sekian banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi seharusnya sudah sejak lama aturan tersebut direvisi.
“Kejadian beberapa waktu lalu yang mengakibatkan salah seorang mahasiswa meninggal di tempat akibat terlindas truk menjadi puncak dari kekesalan masyarakat lambatnya Pemkot Tangsel merespon, setelah beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa berreaksi atas kejadian tersebut barulah Pemkot Tangsel melakukan kajian terhadap aturan yang dibuat,” terang Jupry dalam siaran pers yang diterima WartaPenaNews.com, Rabu (23/10/2019).
Jupri juga mempertanyakan kinerja perangkat kerja seperti Dinas Perhubungan Tangsel tidak pernah melaporkan atas banyaknya persoalan terkait truk bertonase besar yang sering membuat masalah, serta tidak pernah dijalankannya aturan yang sudah ada. “Lalu apa yang di kerjakan Dinas Perhubungan Tangsel,” tanya Jupri.
“Komitmen untuk menjalankan aturan seperti Perwal Nomor 3 Tahun 2012 yang secara cakupan sempit saja tidak berjalan bagaimana jika aturannya diperluas. Jangan sampai persoalan direspon sebagai pemanis bibir saja namun nihil dalam Implementasi,” ujar Jupry.
Dia menambahkan, masyarakat tentu menunggu komitmen Pemkot Tangsel melalui ucapan Wakil Walikota Tangsel yang akan segera merevisi aturan truk bertonase besar, namun alangkah lebih baiknya aturan yang sudah ada dijalankan terlebih dahulu sebagai upaya preventif.
“Sekali lagi bahwa jangan sampai masyarakat yang harus bertaruh nyawa di jam sibuk dengan truk bertonase besar bermuatan tanah, pasir dan batu, diakhir kepemimpinan Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie harus menyelesaikan hal tersebut diatas,” pungkas Jupry. (rob)
