WartaPenaNews, Jakarta – Pandemi virus corona memicu diterapkannya berbagai langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya di dunia.
Dari Spanyol sampai Amerika Serikat (AS), berbagai negara berusaha mengurangi penyebaran virus. Di samping mengurangi perjalanan internasional, sejumlah negara juga berusaha membatasi pergerakan di perbatasan mereka dan menganjurkan pengurangan kontak sosial di tempat umum.
Ahli kebijakan kesehatan dan hak asasi manusia memperingatkan karena berbagai negara harus berusaha menyeimbangkan usaha melindungi kesehatan masyarakat dengan tidak melanggar kebebasan pribadi.
Jadi bagaimana berbagai negara menerapkan sejumlah tindakan seperti karantina dan `lockdown`?
Selama berminggu-minggu, China, dimana wabah Covid-19 pertama kali muncul, harus menanggung beban penyebarannya. Timbul berbagai kritik terkait dengan caranya menangani virus tersebut pada saat baru muncul. Sebagian bahkan menuduh Beijing telah meremehkannya.
Baca Juga: IDEAS Sebut Angka Pengangguran Di Kota Besar Masih Tinggi
Keadaan terus memburuk, sehingga `lockdown` ketat pertama kali diterapkan di Wuhan, pusat wabah dan salah satu kota terbesar China. Sarana perhubungan ditutup, langkah ini kemudian juga dilakukan di tempat-tempat lain, sehingga mempengaruhi kehidupan puluhan juta orang.
Paling tidak dua wartawan yang berusaha berbagi informasi terkait wabah ini di internet, dilaporkan menghilang.
Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di jalan-jalan. Muncul sejumlah laporan adanya pihak keamanan yang menjaga pintu masuk bangunan tempat tinggal agar penduduk tetap berada di dalam rumah.
China dituduh menggunakan sistem pengawasan masyarakat untuk membantu membatasi pergerakan dan mengawasi keadaan kesehatan penduduk.
Setelah keadaan membaik, muncul sejumlah isyarat bahwa kehidupan di China berangsur-angsur normal di beberapa tempat.
Tetapi sejumlah kelompok, seperti Human Rights Watch mengecam reaksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait cara Beijing menangani wabah. Mereka menyatakan pujian terhadap China sama saja dengan melegitimasi pelanggaran hak asasi manusia dan penyensoran.
Karena keadaan memburuk dengan cepat dalam beberapa minggu terakhir, Italia sekarang menjadi negara yang paling terdampak Covid-19 setelah China. Secara bertahap dilakukan langkah membatasi kehidupan umum untuk menghentikan penyebaran. Pembatasan perjalanan pertama kali diterapkan di bagian utara, kemudian dilakukan di seluruh negeri.
Pemerintah meminta 60 juta penduduknya untuk tetap di dalam rumah, sebisa mungkin. Warga hanya dapat keluar jika terkait dengan kebutuhan darurat, seperti membeli barang sehari-hari.
Mereka juga diharapkan memberikan alasan tertulis jika harus melakukan perjalanan. Pelanggarnya diancam denda €206 atau Rp3,4 juta atau hukuman penjara selama tiga bulan. (mus)
