WartaPenaNees. Jalarta – Koordinator Gerakan Daulat Rakyat Sangap Surbakti meminta negara bertanggungjawab atas meninggalnya ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kala pelaksanaan Pemilu 2019.
“Selama ini kami tak pernah menyaksikan negara memberikan tanggung jawabnya atas wafatnya ratusan petugas pemilu saat mereka bertugas,” tegas Sangap saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Sangap menyebut kematian para korban terlihat aneh dan penuh kejanggalan dengan banyaknya ratusan petugas yang meninggal dunia diwaktu bersamaan.
Bahkan, dia menganggap kasus kematian itu termasuk bentuk kematian masal (genosida) yang dilakukan secara masif.
“Kami mendorong agar dunia intenasional atau PBB turun tangan untuk menyelidiki kasus ini,” kata dia.
Sangap mengutarakan ketidak setujuannya dengan wacana sebagian masyarakat yang mendorong dibentuknya tim pencari fakta guna mengusut kasus kematian tersebut. Alasannya, dia khawatir pembentukan tim ini tak bisa lepas dari unsur intervensi pemerintah.
“Keterlibatan Komnas HAM pun tak bisa menjamin lepas dari kepentingan pemerintah. Apalagi komisi ini tak bisa langsung melakukan eksekusi,” tandas dia.
Menyinggung pemberian santunan kepada keluarga korban baik yang meninggal dunia maupun yang dirawat, Sangap mengatakan, upaya itu sebagai bentuk prefentif KPU agar kasus kematian ini tak dilanjutkan ke ranah hukum.
“Harusnya pihak keluarga korban KPPS bisa melakukan otopsi atas kematian anggota keluarganya yang wafat. Tapi karena ada upaya prefentif dari KPU upaya itu tidak dilakukan oleh mereka,” tandas Sangap. (rob)
