WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Komolo mengatakan, perlu adanya kebijakan yang komprehensif terkait kompleksitas dan permasalahan dualisme Pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola Batam.
“Secara prinsip kami sampaikan bahwa ketiga mitra (Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Sekretaris Kabinet) Komisi II DPR RI yang hadir ada pada posisi tidak bisa memberikan jawaban atau keputusan. Karena ini kewenangannya Dewan Kawasan Batam,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI, terkait pembahasan Kawasan Otorita Batam di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Pada kesempatan itu juga Tjahjo meminta kepada Komisi II dengan aspirasi masukan yang ada untuk nanti disampaikan rapat kembali dengan Dewan Kawasan Batam yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian terkait, BP Batam, gubernur juga.
Ia menuturkan, kewenangan Kemendagri hanya sebatas kewenangan memberikan perizinan, menunggu dewan rapat kembali antara komisi II dengan Dewan Kawasan Batam.
Sementara dari hasil rapat, Komisi II memberikan kesimpulan, sebagai berikut;
Pertama, Komisi II DPR RI memahami komplesitas dan permasalahan dualisme pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola Batam, oleh karenanya harus ada kebijakan pemerintah yang komprehensif terhadap penataan ulang Batam. Selanjutnya Komisi II DPR RI akan menghadirkan Dewan Kawasan Batam.
Kedua, Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan Dewan Kawasan Batam terkait dengan rencana penunjukan Walikota Batam sebagai Ex Officio sebagai Kepala BP Batam.
Ketiga Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan hubungan kelembagaan BP Batam dengan Pemkot Batam dengan mempertimbangkan aspek regulasi, aspek ekonomi, aspek kelembagaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, dengan melibatkan masyarakat dan pihak – pihak terkait. (sol/rob)
