WartaPenaNews, Jakarta – Wakil presiden Jusuf Kalla (JK) akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2019 mendatang. Sebelum tugasnya berakhir, JK masih punya sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Di antaranya menjaga situasi politik tetap damai hingga masalah perekonomian negara.
“Khusus masalah ekonomi ini banyak sekali pekerjaan yang diselesaikan. Begitu juga dengan stabilitas politik tanah air,†kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Terkait ekonomi, fokus pemerintah adalah persoalan defisit yang besar.
“Defisit kita besar. Juga bagaimana meningkatkan investasi dan ekspor. Semua juga pekerjaan yang tidak mudah di kondisi ekonomi dunia seperti sekarang ini. Kita akan lihat dan kaji kembali subsidi yang mulai tinggi. Pekerjaan kita masih menumpuk,†papar JK.
Pada kesempatan itu, JK menyebut tidak ada perbedaan mencolok saat bertugas pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi. “Peran wapres yang utama itu adalah membantu tugas presiden. Kedua adalah dalam hal pekerjaan tentu fleksibel. Tergantung apa yang ditugaskan presiden dan juga inisiatif dari Presiden,†jelas JK.
JK menuturkan lebih fleksibel saat bertugas dengan Jokowi. Sedangkan pada era SBY, JK lebih diminta fokus pada bidang ekonomi dan kesejahteraan.
“Saya sering punya inisiatif ke presiden. Misalnya saya bilang pak, begini baiknya, saya ingin kerjakan. Presiden menjawab, oke kerjakan. Tentu tidak akan berbeda jauh dari situ. Berbeda pada waktu dengan Pak SBY. Waktu itu, saya diminta menyelesaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan. Kalau sekarang, lebih fleksibel,†paparnya.
Dia menilai Jokowi dan Ma’ruf akan bisa memimpin Indonesia dengan baik. Dia menyinggung pengalaman Jokowi sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden yang dinilai sangat baik.
JK menyatakan posisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di DPR sudah cukup aman. Sebab, setidaknya 60 persen kursi di parlemen dikuasai parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti diketahui, lima dari sembilan parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf berhasil lolos ke Senayan. Yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan NasDem.
Pada periode ini kekuatan Jokowi-Ma’ruf semakin besar dibandingkan pada 2014. Saat itu, dirinya dan Jokowi hanya didukung kekuatan 41 persen di parlemen. “Kalau dibandingkan 2014, awalnya saya dengan Pak Jokowi koalisinya hanya 41 persen. Kemudian masuk PAN, Golkar, dan PPP menjadi 60 persen,†ucapnya.
Meski sudah 60 persen, JK meyakini kritik terhadap kebijakan Jokowi tetap akan datang dari koalisi. Tidak berarti semuanya langsung mendukung kebijakan. Di samping oposisi juga, partai pemerintah kadang mengkritik di DPR ,†tutur JK.
Pada kesempatan itu, JK menyatakan pada Kamis (4/7) akan mengundang KH Ma’ruf Amin ke kantornya. “Pak Ma’ruf datang ke sini. Saya yang undang untuk datang. Saya akan memberikan informasi tugas-tugas wapres itu apa saja. Fasilitasnya apa. Kemudian masalah apa yang harus diselesaikan. Itu saja. Kalau soal koalisi saya tidak tahu. Itu urusannya Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin,†jelasnya. (*/dbs)
