WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah lagi-lagi dianggap gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Selain pandemi, pemerintah juga dianggap gagal dalam melindungi rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/7/2021).
“Kegagalan tersebut bisa diukur dari gaduhnya negeri ini. Artinya, kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini tidak didukung rakyat. Kedua, bantuan sosial Covid-19 yang seharusnya digunakan betul untuk mengurangi beban hidup rakyat justru malah dikorupsi. Dan ketiga, utang terus nambah tapi kondisi ekonomi negara tidak ada perbaikan justru angka kasus covid pun terus meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Adi juga menilai alat-alat kesehatan seperti APD, Rapid test, PCR, Swab sampai vaksin yang di impor dari luar negeri juga adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam memberdayakan anak bangsa untuk menciptakan barang-barang tersebut.
“Semua alat kesehatan yang digunakan untuk menangani Covid-19 ini impor semua malu kita ini. Selain doyan utang kok doyan banget impor?,” tuturnya.
Selanjutnya, mantan pimpinan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin ini juga menilai kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat ini menyiksa rakyat.
“Dimana akibat kebijakan tersebut justru menambah masalah baru yang sangat berat di luar Covid-19. Rakyat tidak sembuh dari covid, tapi kehilangan mata pencaharian,” katanya.
Maka dari itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera menghentikan PPKM tersebut dan mengganti cara lain. Usulnya, jadikan Covid-19 sebagai flu biasa.
“Jadi stop saja PPKM, biarkan rakyat menentukan nasibnya sendiri. Anggap saja covid-19 penyakit biasa. Yang penting perkuat rumah-rumah sakit dan tenaga kesehatan. Sehingga kita tidak terus gaduh terhadap penanganan Covid-19 beserta pro dan kontranya dan rakyat kita pun tidak kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
Lebih lanjut ia juga meminta agar Jokowi tidak tunduk terhadap tekanan para mafia alat kesehatan yang diduga menjadikan wabah Covid-19 sebagai ladang bisnis.
Ia juga mengingatkan Jokowi terkait peran negara seperti yang sudah diatur dalam UUD 1945. Dimana tujuan dasar dibentuknya Negara Indonesia terdapat pada UUD’45 alinea keempat yang berbunyi ‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Artinya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Jika ingin melindungi rakyat dan ingin menyelamatkan kondisi negara. Bebaskan segala biaya kesehatan tanpa syarat, tanggung biaya hidup rakyat selama pandemi dan stop menambah beban hidup rakyat,” tegasnya. (rob)
