Harapan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi 2021

WartaPenaNews, Jakarta – Berbagai lembaga internasional seperti World Bank, IMF, OECD, dan ADB sudah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021.  Angka proyeksi terakhir dari berbagai lembaga tersebut (dirilis per Desember 2020) menunjukkan angka pertumbuhan tahun 2021 pada kisaran 4.4 sampai 4.5 persen.

Angka ini lebih rendah dari proyeksi yang dirilis sebelumnya yang rata-rata diatas 5 persen. Banyaknya revisi proyeksi pertumbuhan kebawah (downward revision) dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan masih tingginya ketidakpastian.

Demikian disampaikan oleh Prof. Arief Anshory Yusuf, Guru Besar Fakultas Ekonomi UNPAD, dalam acara webinar tentang Prospek Ekonomi, Bisnis, dan Investasi 2021 pada Jum’at malam (15/01/2021). Acara webinar ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IKAFEB) UNPAD dan didukung oleh Center for Macroeconomics and Statistics IKA UNPAD, dan Center for Investment and Bussines Ecosystem IKA UNPAD.

Acara menghadirkan 4 pembicara alumni UNPAD dari berbagai profesi di bidang ekonomi dan bisnis yaitu : (1) Prof. Arief Anshory Yusuf, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD, (2) Andrey Wijaya, Head of Research dari RHB Securities Indonesia, (3) Dr. Ali Sakti, Peneliti Senior Bank Indonesia, dan (4) Dr. Singgih Gunarsa, Analis Senior Kementerian Keuangan serta dimoderatori oleh Ihsan Haerudin, Head of Center for Macroeconomics and Statistics IKA UNPAD dan Humbul Kristiawan, Sekjen IKAFEB UNPAD sekaligus Head of Center for Investment and Bussines Ecosystem IKA UNPAD.

Sumber Ketidakpastian dan Vaksinasi

Faktor utama yang menjadi penyumbang ketidakpastian menurut Prof. Arief adalah belum adanya tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 terkendali. “Positivity rate kita masih diatas 20 persen. Meminjam pendapat ahli pandemologi, angka tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa pandemi di Indonesia belum terkendali”, kata Prof. Arief.

Prof. Arief menegaskan bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dibanding negara-negara lain. Selain karena rendahnya eksposur perekonomian Indonesia terhadap perekonomian global, juga karena tingkat stringency (pembatasan sosial) kita relatif rendah dibanding negara-negara lain.

Tingkat stringency yang rendah memungkinkan faktor mobility (pergerakan orang) yang lebih tinggi, sehingga ekonomi Indonesia relatif lebih menggeliat dibanding negara lain. “Namun stringency rendah bisa berakibat pada kasus yang meningkat, sehingga dalam jangka panjang masih akan menjadi sumber ketidakpastian terhadap ekonomi”, kata Prof. Arief.

Prof. Arief mengemukakan bahwa dampak vaksinasi baru akan terasa dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, efek vaksinasi terhadap ekonomi masih akan bersaing dengan efek pertumbuhan kasus infeksi harian.

Di atas kertas, pemerintah mentargetkan vaksinasi selesai pada bulan Maret 2022. Artinya, dengan asumsi target vaksinasi tercapai, herd immunity baru akan terjadi tahun depan. Dalam rentang waktu sampai Maret 2022, banyak kemungkinan terjadi.  “Jika vaksinasi berlarut-larut, kasus harian meningkat, dan ternyata efikasi vaksin tidak sesuai harapan, senario yang lebih buruk dari tahun 2020 kemungkinannya masih terbuka”,  kata Prof. Arief.

Selanjutnya prof Arief juga mengingatkan bahwa trajektori ekonomi Indonesia di 2021-2022 diperkirakan tidak lebih baik dari rata-rata ekonomi global, kawasan, dan negara-negara pembanding yg relevan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada tidak cukup untuk mengembalikan potensi pekerjaan yang hilang sebagai dampak krisis. “potensi masalah sosial (seperti pengangguran dan kemiskinan) sangat mungkin akan berlanjut di 2021 dan 2022. Ini perlu diantisipasi”, demikian kata Prof Arief.

Hal senada disampaikan oleh Andrey Wijaya,  yang menunjukkan bahwa kasus harian (daily case) masih terus mencatatkan rekor baru (new record). “Kasus yang terus meningkat akan selalu menimbulkan kekahawatiran pelaku pasar yang pada gilirannya berpengaruh terhadap ketidakpastian prospek ekonomi”, kata Andrey.

Secara umum, Andrey memandang optimis perekonomian Indonesia 2021, namun masih perlu kehati-hatian. Beberapa sisi positif ke depan antara lain adalah belanja pemerintah pada tahun 2021 yang meningkat dan diiringi dengan peningkatan belanja untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, transportasi, dan pertanian yang pada tahun 2020 banyak terpotong untuk dialihkan ke belanja sosial.

Selain itu, pemberlakukan Omnibus Law diperkirakan akan mendorong pertumbuhan investasi langsung, baik asing maupun domestik. Komitmen investor yang tinggi sudah jelas terlihat dengan adanya penempatan dana di Indonesia melalui sovereign wealth fund (SWF). “SWF akan mendorong pertumbuhan pembangunan proyek infrastruktur yang lebih tinggi”, kata Andrey. Selain itu, dukungan suku bunga rendah akan berdampak pada sektor usaha yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga seperti retail.

Namun, dengan peningkatan kasus harian COVID-19 Andrey memperkirakan aktivitas ekonomi semester 1 masih akan berjalan lambat terutama karena baru-baru ini juga ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKMM) di beberapa kota besar Jawa-Bali. Andrey memperkirakan ekonomi 2021 diproyeksi baru akan mengalami akselerasi pada semester 2 tahun (2H21), dengan asumsi ada sinyal positif dari perkembangan vaksinasi.

UMKM dan Perekonomian Syariah

Pada kesempatan tersebut Dr. Ali mengemukakan bahwa dengan terganggunya supply-chain global, banyak negera yang mulai fokus ke penguatan ekonomi domestik. Krisis kali ini juga harus bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk mengekplorasi potensi ekonomi domestik, diantaranya pembenahan UMKM dan juga perekonomian dan keuangan syariah.

Mengutip hasil survey ADB, Dr. Ali mengemukan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia sebenarnya relatif lebih ringan dibanding negara-negara tetangga.

Dilihat dari sisi permintaan, hanya 30 persen UMKM yang mengalami penurunan permintaan domestik, sedikit lebih rendah dibanding Thailand sebesar 32 persen, dan jauh dibawah Filipina dan Laos yang bisa mencapai 40 persen total UMKM. Demikian juga UMKM yang tutup sementara, meskipun cukup tinggi sebesar 48 persen, namun angka tersebut lebih rendah dibanding Filipina (70 persen), dan Laos (61 persen).

Dampak pembenahan UMKM akan sangat besar terhadap perekonomian mengingat berdasarkan data yang ada UMKM tahun 2018 sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sektor UMKM juga menyerap 97% tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, lebih besar dibanding 38,9% PDB dari 0,01% usaha besar. “UMKM dan Keuangan Syariah harusnya bisa menjadi sumber pertumbuhan baru ke depan,” ungkap Dr. Ali.

Tantangan terbesar pembenahan UMKM ada pada data mengingat klasifikasi UMKM masih cukup umum sehingga belum memungkinkan mengindentifikasi kebutuhan secara spesifik. “Rentang antara usaha mikro dan usaha kecil sangat lebar. Kategori UMKM saat ini didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen, seharusnya ada klasifikasi usaha yang lebih spesifik, sehingga target program dan kebijakan pemerintah bisa lebih fokus”.

Selain itu, kemampuan adaptasi yang cukup baik dari Usaha Mikro Kecil diharapkan mampu menjaga posisi sektor ini menjadi mesin harapan dari ekonomi yang tengah sakit. Krisis sudah berlangsung selama setahun, dengan daya survival dan fleksibilitas yang dimiliki pelaku usaha mikro kecil, diharapkan penyesuaian terhadap keterbatasan gerak dari usaha mikro kecil sudah dilakukan, seperti memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktifitas penjualan dan delivery.

Sementara itu, sektor ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan prestasi yang cukup dapat diandalkan. Karena disituasi krisis sepanjang tahun 2020, pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh OJK, per Juli 2020 secara total industri keuangan syariah mampu tumbuh 20,61%, dan secara khusus industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan 9,27% per November 2020.

Dengan demikian, ekonomi dan keuangan syariah layak diandalkan menjadi mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional terutama pada masa pemulihan dari krisis. Yang menggembirakan lagi adalah, perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia perlahan membentuk ekosistem yang saling terkait sehingga diharapkan pertumbuhannya akan semakin signifikan, karena sektor keuangan syariah semakin terkait dengan aktifitas ekonomi produktif syariahnya (industri halal).

APBN 2021 dan Strategi Pembiayaan

Sementara itu, dari sisi APBN dan pembiayaan, Dr. Singgih Gunarsa mengemukakan bahwa dalam menghadapi resesi ekonomi yang juga dialami oleh negara-negara lain pada umumnya, pemerintah Indonesia telah dengan sigap melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dengan mengeluarkan PERPRES No.72/2020 yang mengijinkan defisit APBN diatas 3%.

“Dengan kebijakan ini Pemerintah Indonesia memiliki fleksibilitas untuk melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Upaya stimulus ekonomi berhasil membantu pemulihan ekonomi yang terlihat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi yang rebound di Q3 2020”, kata Dr. Singgih.

Momentum pemulihan ini akan dilanjutkan di tahun 2021 yang didukung oleh postur APBN 2021 yang bersifat ekspansif dan konsolidatif. Ekspansif berarti level defisit yang masih diatas 3% (yaitu :5,3%) dari GDP namun lebih kecil dibandingkan tahun 2020 sehingga bersifat konsolidatif yang mencerminkan kehati-hatian pemerintah.

Lebih lanjut Dr. Singgih mengemukakan kebutuhan pembiayaan APBN2021 masih sangat besar sehingga diperlukan strategi khusus untuk memenuhinya. Pada saat ini sebenarnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara sudah sangat dimungkinkan, yakni melalui instrumen SBN ritel.

Tingginya kebutuhan pembiayaan juga diiringi dengan tantangan kedepan yang cukup besar seperti beban utang yang semakin tinggi, potensi crowding-out di pasar domestik hingga potensi penurunan rating jika pengelolaan kebijakan fiskal tidak hati-hati (prudent). Dengan demikian diperlukan kehati-hatian kedepan agar momentum pertumbuhan dan kesehatan fiskal tetap terjaga. (wsa)