WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan masih beroperasinya Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dalam masa PSBB berpotensi akan menyebarkan Virus Covid-19. Upaya memutus rantai penyebaran corona di Jabodetabek tidak akan optimal jika KRL masih melayani penumpang.
“Bila dengan PSBB saja kenaikan kasus infeksi Covid-19 masih belum mereda, seharusnya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan kebijakan yang lebih tegas dari PSBB, bukan justru melonggarkannya,†kata Yusuf Wibisono, di Tangerang Selatan, Senin (18/5/2020).
IDEAS melihat setidaknya ada tiga kelemahan implementasi pelarangan mudik. Pertama, masih dimungkinkannya mudik antar wilayah non PSBB dan non zona merah, termasuk sebagian wilayah di Jawa.
“Skenario lebih rumit terjadi ketika pemudik dari daerah PSBB dan zona merah tergoda untuk mudik ke daerah non PSBB dan non zona merah, dan sebaliknya, pemudik dari daerah non PSBB dan non zona merah berkeras untuk mudik ke daerah PSBB dan zona merah,†sambungnya.
Kedua, lanjut Yusuf, larangan mudik dikecualikan untuk sarana transportasi darat yang berada dalam satu wilayah aglomerasi. Ketentuan ini berimplikasi diperbolehkannya mudik intra wilayah aglomerasi, padahal potensi mudik intra wilayah aglomerasi tidaklah kecil.
“Sebagai misal, dari sekitar 11 juta potensi pemudik Jabodetabek, simulasi kami menunjukkan bahwa sekitar 2,8 juta diantaranya adalah mudik intra Jabodetabek. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas PSBB yang kini diterapkan di tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya,†ujar Yusuf.
Ia menambahkan seharusnya jelang puncak mudik, larangan mudik seharusnya semakin dipertegas, agar memperkuat pelaksanaan PSBB terutama di Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya, serta metropolitan luar Jawa seperti Medan, Padang dan Makassar.
“Terlalu mahal biaya yang akan hilang sia-sia bila PSBB menjadi tidak efektif karena lemahnya implementasi larangan mudik, Menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin adalah prioritas kebijakan tertinggi yang tidak dapat ditawar,†tutup Yusuf Wibisono. (rob)
