30 Mei 2023 - 11:32 11:32

IHW Minta Badan Pengawas Halal Harus Dibawah Presiden

WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr Ikhsan Abdullah menegaskan, Indonesia sebagai negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka sudah seharusnya memiliki badan yang mengawasi produk halal setingkat menteri.
Badan tersebut langsung bertanggung jawab kepada presiden. Bukan yang terjadi selama ini yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya setingkat Direktorat Jenderal (Dirjen).

“Seharusnya setingkat Indonesia yang berpenduduk besar dan potensial menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia mempunyai badan halal yang kedudukannya di bawah presiden langsung,” ujar Ikhsan disela – sela kegiatan “Latihan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha dan UMkK untuk Memperoleh Seritifikasi Halal” di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurut Ikhsan, saat ini Indonesia sedang menjadi perhatian dunia. Karena negara terbesar berpenduduk muslim tetapi perkembangan industri halal masih dibawah rata-rata negara-negara lain. Bahkan posisi Indonesia terkait industri halal tersebut jauh dibawah negara Asean. Ironisnya lagi posisi Indonesia juga dibawah negara Taiwan yang notabene bukan negara muslim.

“Yang ada saat ini BPJH ada di bawah Kementerian Agama yang tugasnya melaksanakan sistem jaminan halal di Indonesia. Ini saya kira nggak positif. Karena selain jalannya terseok-seok, BPJH juga tidak bebas bergerak karena dibawah Kementerian,” tandasnya.

Ikhsan menuturkan, kinerja BPJPH akan selalu bersinggungan dengan industri dan juga dengan kementerian lainnya seperti Kementerian Perindustri (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sementara BPJH setingkat Dirjen sehingga secara birokrasi juga terkendala untuk koneksi langsung dengan lembaga setingkat menteri.

“Level ini yang membuat BPJPH sesak nafas, gak bisa jalan. Karena bagaimana misalnya dengan Menteri Kesehatan, BPJPH paksa obat supaya bisa sesuai. Sementara soal obat itu kewenangan Menteri,” jelasnya.

Ikhsan menuturkan, agar BPJPH memiliki kewenangan secara penuh dan powerfull maka posisinya harus dibawah Presiden, bukan malah dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Posisi BPJPH yang dibawah Presiden juga untuk mengintegrasikan masalah industrial dengan lembaga lain yang setingkat menteri. Seperti badan halal yang ada di Malaysia sehingga memiliki otoritas karena dibawah Perdana Menteri. (rob)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

penemuan mayat
Mayat Tanpa Busana di Depok Sulit Diidentifikasi karena Kondisi Tak Utuh
000_99B6ZA
Duel Manchester City Vs Arsenal: Laga Berburu Gelar
Leunca
Khasiat Menakjubkan Konsumsi Leunca untuk Obati Asam Urat
Jalan Tol Serbaraja bakal mendongkrak jalur distribusi daerah penyangga ibu kota Jakarta. (Foto: Kementerian PUPR)
Tol Anak Usaha Sinar Mas Land, Koneksikan Jakarta-Tangerang-Banten
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
satu 1
Cinta Laura-Putri Marino Gaungkan Kreativitas dan Kekuatan Wanita Indonesia di Festival Film Cannes
Rossarin Klinhom Foto: BabeOfTheDay
Model Seksi Asal Thailand Ini Gunakan Pakaian Dalam saat Main Kayak
tulang
Kenali dan Rawat Tulang Belakang Anda dengan Kasur yang Tepat
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
KDRT
Istri di Depok jadi Korban KDRT Malah Ditahan

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
30 Mei 2023 - 05:13
Sharp Perkenalkan Purefit Plasmacluster Air Purifier untuk Kualitas Hidup Lebih Sehat

wartapenanews.com - Sebuah studi baru tentang tingkat polusi udara harian global menunjukkan bahwa hampir tidak ada tempat di bumi yang aman dari udara tidak sehat. Sekitar 99,82% dari luas daratan

01
|
29 Mei 2023 - 12:09
Luhut Batal Jadi Saksi Sidang Haris Azhar & Fatiah karena Masih di Luar Negeri

wartapenanews.com - Sidang Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatiah Maulidiyanty, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah masuk tahap pemeriksaan saksi. Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan menjadi saksi yang pertama didengar keterangannya

02
|
29 Mei 2023 - 11:07
3 Bulan Disandera KKB, Begini Kondisi Pilot Susi Air

wartapenanews.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali berbicara soal upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Mehrtern dari tangan KKB Papua. Intinya proses masih berjalan, lobi juga demikian. "Tadi sudah

03