WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan protes atas maraknya produk makanan asal Malaysia di Indonesia. Diketahui makanan-makanan tersebut beredar tanpa dilengkapi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Direktur Eksekutif IHW, Dr H Ikhsan Abdullah mengatakan, banjirnya produk makanan ringan asal negeri Jiran tersebut disebabkan rencana Memorandum of understanding (MoU) antara Departement of Islamic Development Malaysia (JAKIM)-lembaga sertifikasi halal Malaysia-dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Untungnya perjanjian itu telah dibatalkan karena jika MoU tersebut tetap dilanjutkan maka kerugian besar akan dialami masyarakat Indonesia. Karena produk dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia tanpa harus mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) atau BPJPH,” ujar Ikhsan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Ikhsan menuturkan, adanya MoU antara JAKIM dan BPJPH berawal ketika ada gelaran produk makanan di Malaysia pada 19 Januari 2019 lalu. Dari gelaran tersebut terjadi lobby – lobby yang dilakukan JAKIM untuk memasukan produk makanannya ke Indonesia tanpa harus melalui sertifikasi halal dari MUI karena sudah merasa mendapatkan sertifikasi dari JAKIM. Padahal jika produk-produk makanan Malaysia masuk ke Indonesia maka sangat merugikan secara ekonomi dan ketahanan pangan.
“Karena produk makanan Indonesia juga sangat sulit untuk bisa masuk ke Malaysia,” paparnya.
Ikhsan menegaskan, sesuai Pasal 10 ayat (2) UUJPH maka setiap produk makanan yang masuk dan beredar serte diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Hal ini memberikan pengertian bahwa produk dari manapun termasuk produk asing dalam hal ini produk dari Malaysia, yang masuk ke Indonesia wajib mendapat Keputusan Penetapan Halal dari MUI.
Atas rencana MoU tersebut maka Ikhsan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan. Karena adanya rencana MoU dan akhirnya dibatalkan menunjukan sistem manajemen di BPJPH tidak bisa dipertanggungjawabkan alias tidak kapabel. Padahal jika salah dalam memutuskan kebijakan pangan maka bisa berimbas besar terhadap ekonomi.
Tak hanya produk asal Malaysia, Ikhsan juga menyebut produk makanan ringan dan mie instant dari berbagai negara, seperti Vietnam, Thailand, Korea, dan negara lainnya masuk ke tanah air tanpa disertai sertifikasi halal MUI. (rob)
