26 May 2024 - 03:26 3:26

IHW: Produk Makanan Malaysia Tak Miliki Standarisasi Halal Indonesia

WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan protes atas maraknya produk makanan asal Malaysia di Indonesia. Diketahui makanan-makanan tersebut beredar tanpa dilengkapi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Eksekutif IHW, Dr H Ikhsan Abdullah mengatakan, banjirnya produk makanan ringan asal negeri Jiran tersebut disebabkan rencana Memorandum of understanding (MoU) antara Departement of Islamic Development Malaysia (JAKIM)-lembaga sertifikasi halal Malaysia-dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Untungnya perjanjian itu telah dibatalkan karena jika MoU tersebut tetap dilanjutkan maka kerugian besar akan dialami masyarakat Indonesia. Karena produk dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia tanpa harus mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) atau BPJPH,” ujar Ikhsan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Ikhsan menuturkan, adanya MoU antara JAKIM dan BPJPH berawal ketika ada gelaran produk makanan di Malaysia pada 19 Januari 2019 lalu. Dari gelaran tersebut terjadi lobby – lobby yang dilakukan JAKIM untuk memasukan produk makanannya ke Indonesia tanpa harus melalui sertifikasi halal dari MUI karena sudah merasa mendapatkan sertifikasi dari JAKIM. Padahal jika produk-produk makanan Malaysia masuk ke Indonesia maka sangat merugikan secara ekonomi dan ketahanan pangan.

“Karena produk makanan Indonesia juga sangat sulit untuk bisa masuk ke Malaysia,” paparnya.

Ikhsan menegaskan, sesuai Pasal 10 ayat (2) UUJPH maka setiap produk makanan yang masuk dan beredar serte diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Hal ini memberikan pengertian bahwa produk dari manapun termasuk produk asing dalam hal ini produk dari Malaysia, yang masuk ke Indonesia wajib mendapat Keputusan Penetapan Halal dari MUI.

Atas rencana MoU tersebut maka Ikhsan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan. Karena adanya rencana MoU dan akhirnya dibatalkan menunjukan sistem manajemen di BPJPH tidak bisa dipertanggungjawabkan alias tidak kapabel. Padahal jika salah dalam memutuskan kebijakan pangan maka bisa berimbas besar terhadap ekonomi.

Tak hanya produk asal Malaysia, Ikhsan juga menyebut produk makanan ringan dan mie instant dari berbagai negara, seperti Vietnam, Thailand, Korea, dan negara lainnya masuk ke tanah air tanpa disertai sertifikasi halal MUI. (rob)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
25 May 2024 - 12:41
Terjadi Lagi, Bus Rombongan Study Tour Alami Kecelakaan di Sumsel

WARTAPENANEWS.COM – Kecelakaan bus rombongan study tour kembali terjadi, kali ini dialami oleh bus membawa rombongan study tour Sekolah Dasar (SD) yang diduga dari Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, Sumatera

01
|
25 May 2024 - 11:38
Di Wilayah Ini, Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Makin Marak

WARTAPENANEWS.COM –  Kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil tanpa pelat nomor (TNKB) kembali marak di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Ironisnya, para pengemudi kendaraan ini rata-rata mengemudi secara ugal-ugalan

02
|
25 May 2024 - 10:39
Makin Meluas, Ada 47 RT di Jakarta yang Terendam Banjir

WARTAPENANEWS.COM – Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya mulai Jumat (24/5), menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah, Sabtu (25/5). BPBD DKI melaporkan, banjir siang ini meluas hingga ke

03