WartaPenaNews, Jakarta – Salah satu momok menakutkan yang kerap menggelayuti pemilik kendaraan kreditan adalah penyitaan barang oleh debt collector akibat kasus kredit macet. Penyitaan kadang dilakukan tak mengenal tempat, bahkan banyak dilakukan di tengah jalan saat kendaraan tengah digunakan.
Kini kabar terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Baru-baru ini, pada 6 Januari 2020, dikeluarkan putusan yang menyebut kalau perusahaan pembiayaan alias leasing tak bisa sembarangan melakukan penyitaan secara sepihak.
Aturan itu tertuang dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang rilis per 6 Januari 2020. Dalam aturan yang dikutip dari situs resmi MK, tertulis jika aturan ini menggugurkan aturan sebelumnya yang membolehkan leasing mengeksekusi sendiri jika terjadi kredit macet.
Sedangkan pada aturan baru, jika leasing ingin melakukan penyitaan, mereka mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) terlebih dahulu pada Rabu 15 Januari 2020.
Nantinya, ke depan, akan dibangun mekanisme komplain dengan proses peradilan yang sederhana dan cepat. Dengan begitu baik kreditur maupun debitur mendapatkan kepastian hukum.
Kecuali ada kasus istimewa di mana debitur mengakui adanya wanprestasi maka leasing baru diperkenankan untuk melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan.
“Sepanjang pemberi hak fidusia telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi sendiri,†bunyi putusan tersebut.
Artinya, ke depan baik leasing maupun debt collector tidak bisa sembarangan melakukan penyitaan kecuali mendapatkan izin dari pemilik atau debitur. Jika itu masih dilakukan, pemilik atau debitur berhak melakukan langkah hukum.(mus)
