WartaPenaNews, Semarang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa prihatin atas terus terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Daerah.
“Saya merasa sedih dan prihatin selama 4 tahun sebagai Mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019).
Menurutnya, selama menjadi Mendagri dirinya selalu mengingatkan terkait setiap masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, pelayanan publik, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, hendaknya selalu pedomani mekanisme peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
“Kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka,” terang Mendagri.
Ia berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi. “Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum,” kata Tjahjo. (sol/rob)
