WartaPenaNews, Jakarta – Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang tidak mencapai target kinerja diberikan dua pilihan mundur atau diberhentikan.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara konsisten bersama jajaran pejabat Pemprov DKI membuat target pembangunan prioritas yang disepakati dan dikerjakan bersama-sama.
“Hal tersebut sudah seperti kesepakatan bersama antara Gubernur dan jajaran terkait bahwa mereka harus siap dievaluasi apabila tidak mampu memenuhi target yang dibuat,” kata Marullah, Minggu, 23 Mei 2021.
Marullah menegaskan komitmen dan konsekuensi tersebut sudah menjadi standar, operasional, prosedur (SOP) sejak pejabat DKI itu dilantik sehingga siapapun harus siap untuk dievaluasi.
Marullah juga membantah evaluasi atau penyebab pejabat DKI yang mundur disebabkan tekanan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Tidak ada urusan pencopotan jabatan dengan TGUPP. Ini kan fenomena lumrah. Dari dulu juga sering ada pejabat yang dipertahankan dan dicopot. Bedanya di era Gubernur Anies semua pencopotan ada alasan kinerja, dan target yang tidak tercapai,” tegas Marullah.
Pemprov DKI, kata dia, memiliki prosedur membuat target pencapaian kinerja pejabat dengan Gubernur dan ketika target tak tercapai maka akan dipanggil dan diperingatkan.
“Kita diberi kesempatan kedua untuk mengkoreksi dan mencapai target. Bila tetap tidak berhasil maka kita harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan,” lanjutnya.
Marullah menyebutkan target yang dibuat tersebut bertujuan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan guna mencapai target tersebut sesuai RPJMD dan visi misi Gubernur.
“Target itu penting karena tiap tahun targetnya akan semakin ditingkatkan dan semakin menantang sehingga diharapkan ketika target ini tercapai maka pelayanan Pemprov DKI Jakarta akan semakin baik,” pungkasnya.(mus)
