WartaPenaNews, Jakarta – Langkah Polri membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat respons positif dari banyak pihak. Salah satunya dari Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Meski demikian, Karyono meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak hanya menuntaskan kasus Novel.
Menurut dia, pemerintah juga harus menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Misalnya, kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada masa lampau. Dia mengatakan, hingga saat ini masih ada 13 aktivis yang dinyatakan hilang.
Karyono melanjutkan, pembentukan Tim Gabungan Investigasi untuk merespons tuntutan publik agar kasus terhadap Novel memang penting.
“Namun, penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting,†kata Karyono, Selasa (15/1).
Dia pun mendorong Jokowi untuk mengambil sikap guna menuntaskan kasus pelanggaran berat itu sebelum masa jabatan habis pada Oktober 2019.
“Kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan orang secara paksa ini harus segera diungkap dan dituntaskan untuk menghilangkan beban sejarah di masa lalu,†kata Karyono.
Menurut dia, kepercayaan publik akan meningkat jika Jokowi berani melakukan gebrakan itu.
“Dia akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,†tutur Karyono. (dbs)
