WartaPenaNews, Jakarta – Para pengusaha logistik ramai-ramai mengeluhkan mahalnya tarif Tol Trans Jawa. Untuk sekali angkut kebutuhan logistik saja bisa mencapai Rp1,3 jutaan.
Keluhan mereka ditanggapi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Bahwa, tarif tol Trans Jawa sudah ada penyesuaian tarif khusus untuk kendaraan logistik. Penyesuaian tarif dilakukan melalui pemangkasan golongan. Semula ada empat golongan tarif, namun setelah ada penyesuaian tarif golongan untuk kendaraan logistik kini hanya tinggal dua saja.
Pertama adalah tarif golongan II dan III A digabungkan menjadi golongan II. Sedangkan golongan IV dan V digabungkan menjadi golongan IIIA oleh pemerintah. “Sebetulnya dengan integrasi, logistik itu turun sudah banyak ya. Yakni golongan I, II, III, IV, dan V. Golongan I 10, gol II 1,5, gol III 2, sekarang hanya tiga golongan. Itu turunnya sudah banyak,” kata Basuki, di Jakarta, Senin (11/2).
Basuki memahami bahwa tarif tol tersebut masih terbilang mahal. Begiupun kuliner di jalan tol lebih mahal ketimbang di Pantura. “Jadi tidak semata-mata tarif tol saja menurut saya. Mereka bisa ganti ban di mana saja, jadi yang gitu-gitu juga jadi perhatian,” ujar Basuki.
Terpisah, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai, kenaikan tarif tol karena mengingat tingginya biaya pembangunan jalan tol di Indonesia. Apalagi banyak tol yang baru dibangun sehingga belum ada pengembalian modal.
“Itu relatif karena ketika kita membangun jalan tol itu mahal, intinya harus ada potensi pengembaliannya yang juga kalau dilihat rasio opex dan capexnya itu sebenarnya cukup mahal, apalagi di daerah yang mahal harga tanahnya, jadi memang cukup tinggi tarifnya,” kata Fithra.
Menurut Fithra, dibandingkan negara ASEAN, kata Fithra tol di Indonesia masih lebih rendah. “Kalau dibandingkan dengan ASEAN itu relatif, kalau dibandingkan dengan Singapura, tentu mereka lebih tinggi. Tapi dibandingkan Malaysia dan Vietnam ya sebanding,” ujar dia.
Sedangkan pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira mengatakan, solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi persoalan tarif tol adalah harus memberikan tarif diskon, dimana yang mengoperasikannnya adalah Jasa Marga khusus untuk logistik. “Dan pemerintah juga harus melakukan subsidi untuk tarif logistik selama masih ada truk logistik,” ujar Bhima.
Selain itu, Bhima juga menyarankan agar pemerintah juga harus memperlebar jalan arteri agar bisa digunakan truk pengangkut logistik. Karena tidak semua truk menggunakan jalan tol yang hanya dengan kecepatan tempuh 30-40 KM. “Ini juga menjadi pertimbangan (pelebaran jalan arteri). Perlu dicatat juga, solusi lainnya dibuat tol laut,” pungkas Bhima. (dbs)
