WartaPenaNews, Jakarta – Sejak diberlakukan pada Januari 2019, penerapan bagasi berbayar berdampak pada sektor UKM maupun pariwisata. Sejumlah pelaku usaha di daerah pun mengeluhkan penurunan omzet hingga 70 persen, begitupun turunnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara.
Pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira menjelaskan, selain bagasi berbayar penurunan penurunan omzet UKM dan wistawan juga disebabkan harta tiket yang terlalu mahal.
“Sektor UMKM yang terpukul salah satunya bisnis oleh-oleh atau souvenir di tempat pariwisata, penginapan kelas homestay, sewa mobil dan travel wisata, serta bisnis makanan minuman skala kecil,” kata Bhima akhir pekan kemarin.
Menurut Bhima, dengan turunnya jumlah wisatawan tentu saja akan berdampak pada omzet UMKM. Jika kondisi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak PHK di sekotr UMKM. “Jika dibiarkan, ini akan berdampak PHK di sektor UMKM yang tergatung pada pariwisata,” terangnya.
Memang Peraturan mengenai bagasi berbayar tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kela Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Dalam aturan tersebut, kelompok penerbangan full service tak adakan dikenakan biaya bagasi maksimal 20 kg, kelompok medium service maksimal 15 kg. Pemberlakukan bagasi berbayar hanya khusus penerbangan berbiaya murah (LCC).
Maskapai Lion Air dan Wings Air telah menerapkan bagasi berbayar bagi penumpang sejak 22 Januari 2019. Selanjutnya Citilink Indonesia akan menyusul. “Tidak harus murah, tapi kalaupun ada kenaikan ya secara gradual. Sekarang pariwisata itu bisa jadi tulang punggung perekonomian,” jelasnya.
Sementara pengamat ekonomi, Suroto menilai, penurunan omzet pelaku UMKM adalah karena kenaikan tarif maskapai yang secara mendadak. “Sebetulnya penurunan omset ini tentu tak hanya terkait dengan penerapan tarif bagasi, saya kira ada kaitannya dengan kenaikan tarif tiket pesawat tiba-tiba naik tidak wajar,” kata Suroto.
Selain itu, kenaikan tarif maskapai akan membuat orang berhitung untuk liburan menggunakan pesawat terbang. Sebaliknya, kata dia, masyarakat lebih memilih menggunakan bus karena dianggap lebih murah.
“Fenomena melonjaknya penumpang bus hingga 400 persen dari lintas Sumatera ke Jawa itu juga kan akibat ulah kartel para pengusaha Maskapai. Ini sudah kartel, dan pemerintah pura-pura diam karena memang kan kita tidak punya organisasi konsumen yang memadai. Menurut saya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jangan hanya diam juga. Segera ambil tindakan,” tegas Suroto. (*/dbs)
