WartaPenaNews, Jakarta – Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Teddy Anggoro, CRA mengaku tidak berani mengatakan menolak RUU Cipta Kerja, karena Teddy melihat RUU Cipta Kerja berdampak positif sedikitnya pada tiga Undang-undang yang ia kuasai. Hal itu disampaikan Teddy saat menjadi penanggap dalam Webinar bertema Peluang dan Tantangan RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Injabar […]
Penolak RUU CiptaKer Belum Tentu Paham Manfaatnya
WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan pihak yang menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum tentu mengerti manfaat aturan tersebut. “Yang menolak belum tentu mengerti kepentingan dan manfaat besar RUU itu,” kata Abbas kepada wartawan, Kamis (13/8/2020). Abbas mencotohkan penolakan dari kelompok buruh. Ia menyebut penolakan dari […]
Gritte Agatha Dikecam Warganet karena Dukung RUU Cipta Kerja
WartaPenaNews, Jakarta – Aktris Gritte Agatha dikecam warganet terkait unggahannya di Instagram. Dalam video tersebut, Gritte menyuarakan pendapatnya tentang RUU Cipta Kerja. Di awal video Gritte menjelaskan mengenai dampak COVID-19, yang salah satunya berdampak ke pekerjaan. “Mungkin yang lain adu pendapat tentang COVID-19 kalau aku sih lebih mikirin dampak ke kitanya, apalagi soal pekerjaan,” kata […]
DPR Harus Tolak Pasal Penghapusan Pidana Pemalsu Ijazah di RUU Cilaka Ranah Pendidikan
WartaPenaNews, Jakarta –Â Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Suparji Ahmad berpendapat RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) yang merevisi UU No. 20 tahun 2003 terkait sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan gelar akademik tak perlu dihapus. Ia berpandangan perlunya aturan khusus atau lex spesialis yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku […]
Bahas RUU Omnibus Law di DPR, Pemerintah Harus Libatkan Buruh
WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah dan DPR diminta mendengarkan aspirasi publik dalam pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Meski pembahasan klaster ketenagakerjaan dari RUU itu ditunda, suara penolakan terus mencuat. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengatakan proses penyusunan RUU Cipta Kerja harus melibatkan unsur masyarakat. Elemen penting masyarakat yang […]
SATRIA Berpotensi Mengkanibal Palapa Ring, Ombudsman Akan Lakukan Institutional Review
WartaPenaNews, Jakarta – Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memiliki peran sebagai regulator. Peran ini dilaksanakan oleh BAKTI seperti pada saat menetapkan dan melakukan tender BTS di daerah USO. Ironisnya, BAKTI juga berperan sebagai operator yaitu ketika BLU Kemenkominfo ini menyewakan jaringan Palapa […]
Ekonom: Omnibus dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
WartaPenaNews, Jakarta – Omnibus Law Cipta Kerja memberikan peluang investasi. Dan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Demikian disampaikan oleh Ekonom Surya Vandiantara dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Pemerhati Bangsa pada Jumat (13/03/20) di Jakarta. Diskusi tersebut membahas Omnibus Law Cipta Kerja dan Pengentasan Kemiskinan. Selain Surya, hadir juga sebagai pembicara […]
Agar Tak Jadi Persoalan, Suhardi Minta DPR Kaji Mendalam RUU Omnibus Law
Jakarta, WartaPenaNews – Praktisi hukum Dr. Suhardi Somomoeljono. SH, berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengkaji lebih dalam RUU Omnibus Law dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan para pakar, sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. “Selayaknya omnibus law lebih dulu dikaji lebih mendalam disertai daftar problem dengan melibatkan perguruan tinggi dan para pakar,†kata […]
Sebut Bentuk Praktek Nekolim Rezim Jokowi, GMNI Minta DPR Tolak Omnibus Law
WartaPenaNews, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta kepada DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Ketua DPP GMNI Bidang Politik, Maman Silaban menyebut Omnibus Law merupakan praktek Nekolim Rezim Jokowi yang dikehendaki kaum nekolim. RUU ini, kata dia, akan menzolimi 25 juta orang kaum marhaen (rakyat kecil) […]
Puan Minta Masukan Ulama Terkait RUU Omnibus Law
WartaPenaNews, Jakarta –Â Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI. “Kami mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang Undang di DPR RI agar produk hukum […]