WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mencurigai Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah dibajak untuk kepentingan pihak tertentu. “IHW teriak keras agar pembajak-pembajak yang ada di Omnibus Law harus hengkang dan angkat kaki. Omnibus Law harus kembai ke tujuan, untuk mensejahterakan rakyat,†kata Ikhsan […]
Dipimpin Gubernur Anies, Investasi di Jakarta Tertinggi Diantara Provinsi Lain
WartaPenaNews, Jakarta – Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi penanaman modal di Jakarta periode Triwulan IV (Oktober s.d. Desember) Tahun 2019 sebesar Rp 28,3 triliun yang terdiri PMDN sebesar Rp 20,5 triliun dan PMA sebesar US$ 0,5 miliar atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.000). Sedangkan untuk total realisasi ivestasi PMA […]
Forum Doktor Dukung Pemerintah Susun Omnibus Law
WartaPenaNews, Jakarta – Rencana pemerintah memangkas berbagai regulasi perundang-undangan dan peraturan atau Omnibus Law mendapat respin positif dari berbagai kalangan. Ketua Forum Dokter Multidisiplin (FDM) Suhardi Somomoeldjono menyambut baik rencana yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Ia mengakui regulasi di Indonesia banyak saling berbenturan satu samaaaa lain. Padahal, dalam sektor bisnis apa pun, regulasi […]
IHW; Omnibus Law Beri Kepastian Hukum Proses Sertifikasi Halal
Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdulllah mengatakan, adanya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menghapus sejumlah pasal di Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk menyerdahanakan dan memberikan kepastian hukum proses sertifikasi halal. Poin pokok dalam harmonisasi hukum ini terkait biaya dan proses sertifikasi halal. “Harus […]
Ini Komentar IHW Soal Omnibus Law yang Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal
Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menepis anggapan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menghapuskan ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk harus dilengkapi sertivikasi halal. “Sudah kita compare dengan Prolegnas yang sudah disepakati DPR, kalau tidak salah itu ada 14, ga ada itu saya sudah koneksikan […]
Sandiaga: Omnibus Law Mampu Mendorong Percepatan Investasi
WartaPenaNews, Jakarta – Perlambatan ekonomi dunia masih menjadi perhatian. Ekonom Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi global semakin meluas dan terus berdampak terhadap banyak negara. Sejak Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari semula 2,9 persen menjadi 2,6 persen, beberapa negara mulai menyiapkan rangkaian kebijakan untuk mencegah dampak perlambatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di […]
Konfederasi ATUC Menilai Tak Pantas Permudah Izin TKA Via Omnibus Law
WartaPenaNews, Jakarta –Â Pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN (ATUC) Andi Gani Nena Wea menilai rencana pemerintah yang akan mempermudah perekrutan tenaga kerja asing (TKA) melalui Omnibus Law sangat tidak pantas di saat kesempatan kerja untuk anak negeri masih minim. “Di saat lowongan pekerjaan dan kesempatan kerja untuk rakyat Indonesia masih minim, angka pengangguran juga masih jutaan, sangat […]
Arah Politik Hukum RUU Omnibus Law
Oleh : Dr H Suhardi Somomoeljono SH. MH* Prolog Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode ke 2 kekuasaannya (2019-2024) sangat agresif melakukan langkah-langkah kebijakan dalam bidang pembentukan RUU Omnibus Law yang bertujuan untuk percepatan penguatan perekonomian nasional. Terkait dengan kebijakan tersebut pemerintah akan segera mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law […]
KSPI Khawatirkan Dampak Omnibus Law Terhadap Buruh
WartaPenaNews, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkhawatirkan dampak omnibus law kluster ketenagakerjaan yang berkenaan dengan upah, pesangon, tenaga kerja asing, dan jaminan sosial terhadap nasib para buruh. “Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar, penggunaan outsourcing (alih daya) yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan […]