WartaPenaNews, Jakarta – Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Suparji Ahmad mengatakan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat UU nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski itu kewenangan pimpinan lembaga antirasuah dalam melaksanakan UU, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK Nomor […]
Pakar: Serangan di Mabes Polri Harus Diungkap dengan Transparan
WartaPenaNews, Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengutuk keras segala praktek terorisme. Menurutnya, tindakan teror tidak ada pembenarannya sama sekali. “Saya mengutuk dengan keras aksi terorisme. Setelah bom Makassar, kini terjadi penyerangan di Mabes Polri oleh seorang wanita,” paparnya di Jakarta, Kamis (1/4/2021). Pasca rentetan teror akhir-akhir ini, ia berharap kepada masyarakat dan aparat […]
Pakar Hukum Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo
WartaPenaNews, Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap salah satu Jurnalis Tempo di Surabaya. Menurutnya, kekerasan kepada awak media tak dapat dibenarkan. “Kekerasan terhadap siapapun merupakan tindakan kriminal, apalagi terhadap jurnalis. Maka saya mengecam keras penganiayaan tersebut,” katanya dalam siaran persnya, Senin (29/03/2021). Ia juga menekankan bahwa hal itu […]
Bom Makassar, Pakar: Harus Diusut Tuntas!
WartaPenaNews, Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengecam bom bunuh diri yang meledak di Gereja Katedral hari ini. Menurutnya, pengeboman merupakan kejahatan serius. “Saya mengecam keras ledakan bom tersebut. Teror bom merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius,” katanya dalam keterangan persnya, Minggu (28/3/2021). Ia juga menekankan bahwa teror dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan […]
Ratusan Pidana Selesai Secara Restoratif, Pakar: Kejaksaan Perlu Diapreasiasi
WartaPenaNews, Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan 100 lebih kasus pidana ringan diselesaikan secara restoratif atau jalan damai dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Kasus-kasus ini terjadi di seluruh wilayah kejaksaan di Indonesia. Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan bahwa langkah tersebut. “Langkah kejaksaan perlu diapresiasi. Kasus-kasus yang kerugiannya kecil memang […]
Pakar: Penangkapan Jurnalis Bertentangan dengan Hukum dan HAM
WartaPenaNews, Jakarta – Sejumlah wartawan dilaporkan mengalami pemukulan bahkan penangkapan oleh kepolisian saat meliput demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan bahwa wartawan tidak boleh mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput. Sebab, kerja mereka dilindungi undang-undang. “Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan […]
Wacana Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Pakar: Lembaga yang Ada Tak Efektif?
WartaPenaNews, Jakarta- Pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud MD berencana membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK). Bahkan, Mahfud menyebut pihaknya sudah mengantongi inpres pembentukan TPK. Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menegaskan bahwa pola kerja TPK ini harus jelas. Ia menegaskan, jangan sampai nantinya kinerja tim tersebut justru tumpang tindih. “Kita patut mengapresiasi langkah […]
Pakar Hukum; Penimbun Masker Bisa Dijerat Pidana 5 Tahun Penjara
Jakarta, WartaPenaNews – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, para pelaku penimbun masker bisa dijerat pidana dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan denda Rp50 miliar. Menurutnya, para pelaku bisa dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Para pelaku penimbun bisa diancam pidana sebagaimana diatur […]
Pakar Hukum: Kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan Bentuk Kejahatan Demokrasi
Jakarta, WartaPenaNews – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Prof Supardji Ahmad menilai, kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap dalam penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 merupakan bentuk kejahatan demokrasi. “Kalau menurut saya ini bentuk kejahatan demokrasi. Karena itu kita meminta KPK untuk menyeret semua pihak yang […]