Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdulllah mengatakan, adanya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menghapus sejumlah pasal di Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk menyerdahanakan dan memberikan kepastian hukum proses sertifikasi halal. Poin pokok dalam harmonisasi hukum ini terkait biaya dan proses sertifikasi halal. “Harus […]
BPJPH Harus Mampu Memacu Tumbuhnya Industri Halal Tanah Air
WartaPenaJakarta, Jakarta – Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah di undangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Dr. H. Ikhsan Abdullah berharap terbitnya PP ini […]
IHW Desak Presiden Terbitkan Perpers UU Jaminan Produk Halal
Indonesia Halal Watch mendesak Presiden Joko Widodo agar menjalankan Pasal 59 dan Pasal 60 No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan memperkuat LPPOM MUI melalui Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini dilakukan demi keberlangsungan mandatory sertifikasi halal dan menjamin kepastian iklim usaha dan hubungan perdagangan internasional. Demikian hal itu dikatakan Direktur Eksekutif […]