WartaPenaNews, Jakarta – Bank Indonesia (BI) meyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk swasta dan BUMN tumbuh sebesar 1999,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.834,2 triliun. Angka ini meningkat 14,5 persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 13 persen.
Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan, penikahan ULN swasta patut diwaspadai. Sebab berpotensi krisis moneter (krismon) seperti terjadi pada 21 tahun lalu.
“Harus diwaspadai peningkatan ULN swasta. Ke depan hal ini bisa memnicu krisis seperti periode 1997/1998 ketika terjadi pelemahan nilai tukar yang ekstrim,†ujar Piter, Senin (17/6).
Kendati demikian, Piter meyakini pemerintah bekerjasama dengan BI dapat mengantisipasi dari kemungkinan buruk krismon yakni salah satunya melakukan heding (strategi trading).
“Langkah lainnya, saya kiri BI dan pemerintah perlu mengupayakan mengurangi insetif bagi swasta untuk melakukan ULN dengan menurunkan suka bunga perbankan dalam negeri. Ini belum pernah berhasil,†kata Piter.
Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai sejauh mana pemerintah bisa menjaga stabilitas politik dan defisit neraca transaksi berjalan tidak sampai membengkak di atas 3 persen dari produk domestik bruto PDB saat ini (kuartal 1/2019 defisit 2,6 persen terhadap PDB), maka tidak akan terjadi krismon.
“Maka kecil potensinya untuk terjadi krisis, apalagi seperti krisis 1998, menurutku masih ‘jauh’,†kata Eko.
Upaya lain yang harus dilakukan pemerintah yakni sektor harus mengambil pendaan dari luar negeri mengingat saat ini di luar engeri kecenderungan bunga mulai turun seiring meredanya suku bunga The Fed, dan juga di luar negeri terutama di negara maju tingka bunga jauh lebih murah.
“Jadi agar tidak membuat buruk stabilitas perekonomian atas kenaikan ULN maka stabilitas politik harus dijaga dan pertumbuhan ekonomi jangan sampai kendor atau turun,†pungkas Eko. (*/dbs)
