3 Februari 2023 - 14:40 14:40

Warga Bisa Gunakan Hak Pilih Tanpa KTP-el, Tapi…

WartaPenaNews, Jakarta – Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat menggunakan hak pilih ternyata lemah di mata hukum, maupun secara konstitusi. Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengejutkan banyak pihak, kemarin (28/3).

Ya, melalui putusannya MK menyatakan kepemilikan KTP-elektronik (KTP-el) sebagai syarat utama memilih dalam Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah inkonstitusional bersyarat.

“Menyatakan frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” terang Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK, Jakarta, kemarin (28/3).

Aturan tersebut dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menjelaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus.

Mahkamah menimbang bahwa keberadaan KTP, paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, sehingga pada saat yang bersamaan penggunaan identitas tersebut menjadi cara lain untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Meskipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan kartu keluarga, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, dan mendaftarkan diri kepada KPPS yang dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara.

“Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga,” tambah Saldi.

Artinya segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi, sehingga tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu.

Kendati demikian mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan.

Namun bila KTP-el tersebut belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

“Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara,” ujar Saldi. (*/dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

satu 1
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak
film
Deretan Film Semi China Terbaik
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
satu 1
Harry Tanoe Mundur dari Dirut MNC Digital (MSIN)
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
Sarah Viloid
5 Gamer Paling Cantik dan Seksi di Indonesia
tni
Sedihnya, 30 Calon Taruna Akmil Positif Corona
satu 1
Wowon Erawan Tega Membunuh Anaknya, Ini Alasannya

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
3 Februari 2023 - 12:13
Viral, Siswa Teladan di SMA Kotamobagu Dianiaya hingga Babak Belur

wartapenanews.com  -  Seorang siswa teladan dari SMA Negeri 1 Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara (Sulut) bernama Aldi, dianiaya atau dikeroyok oleh belasan siswa lainnya hingga babak belur dan harus dibawa

01
|
3 Februari 2023 - 11:07
Hujan Deras di Gunungkidul Menyebabkan Tanah Longsor

wartapenanews.com  - Hujan deras yang mengguyur Gunungkidul, Kamis (2/2/2023) malam memicu beberapa bencana tanah longsor. Hujan yang mulai pukul 19.00 WIB mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik. Tak hanya itu,

02
|
3 Februari 2023 - 10:06
Anggota DPRD Pekalongan Ditangkap saat Pesan Sabu

wartapenanews.com  -  Seorang anggota DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berinisial JZ (53) ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. JZ ditangkap di rumah rekannya pada Minggu 29 Januari 2023 kemarin.

03