wartapenanews.com -Â Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr.Siti Nadia menjelaskan vaksin monkeypox (cacar monyet) yang dipesan dari Bavarian Nordik (Denmark) akan tiba pada bulan Oktober 2022. Tak langsung seluruhnya, 1.000 dosis vaksin akan tiba lebih dulu dan 1.000 sisanya menyusul.
“Vaksin monkeypox lagi dipesan, kan kita pesan 2.000 tapi kita datangin 1.000 dulu otw Oktober tapi ini masih belum tahu Oktober akhir atau awal, kayaknya akhir,†ujar Nadia saat ditemui wartawan di Kompleks DPR-RI, Selasa (20/9).
Tak semua masyarakat akan dapat, vaksin ini nantinya akan diberikan ke kelompok berisiko terlebih dahulu. Yaitu orang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien monkeypox atau yang memiliki kontak rutin dengan hewan yang dapat terinfeksi. Alasannya karena produksi vaksin monkeypox yang terbatas.
“Karena monkeypox susah, kapasitas produksinya terbatas. Jadi mending kita fokuskan pada yang berisiko tinggi supaya transmisi sudah cukup di situ saja, selesai†ucap Nadia pada wartawan.
Untuk pencegahan, Kemenkes akan fokus untuk meningkatkan vaksinasi smallpox. Vaksinasi terhadap smallpox disinyalir memberikan perlindungan terhadap cacar monyet hingga 85 persen.
“Iya karena kalau umum belum ada manfaatnya karena kita sudah smallpox. Rekomendasinya kan smallpox bisa juga mengurangi penyebaran monkeypox. Malah mungkin nanti smallpox yang justru kita kejar,†jelas Nadia.
Hadirnya vaksin khusus monkeypox ini juga akan jadi alat antisipasi meski konfirmasi kasus cacar monyet di Indonesia baru 1 orang
“Tapi nanti langsung supaya kita, walaupun kasus baru 1, buat edukasi dan mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi perluasan penyebaran penyakit,†jelas Nadia.
Sementara itu sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah memesan vaksin cacar monyet dari Bavarian Nordik (Denmark) sebanyak 2.000 dosis.
“Dari segi vaksinasi kita sudah memesan vaksinnya 2.000 dosis dari Bavarian Nordik dibantu dengan KBRI Denmark, ini ada vaksin monkeypox di sana,†kata Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI (30/8) (mus)
