Jakarta, WartaPenaNews – Ekonom Rizal Ramli memberi saran agar Badan Pennyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Kesehatan bermanfaat bagi para peserta. Apalagi saat ini keuangan BPJS Kesehatan tengah dilanda defisit atau merugi hingga Rp28,5 triliun di tahun 2019. Di antara saran yang diberikan yakni para pengusaha harus memberikan kompensasi 5-10 persen untuk keuangan BPJS Kesehatan.
“Saya harap BPJS harus lebih besar manfaatnya. Kontribusi perusahaan harus dinaikkan 5-10 kali lipat. Kalau ekonominya lagi lesu ya diturunkan dan kalau lagi kuat ya dinaikkan, jadi sistemnya fluktuatif,” ujar RR saat menjadi narasumber diskusi terbuka bertema “BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat” yang digelar GNPF Ulama, di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Menurut RR, selain menaikkan kompensasi perusahaan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan juga harus digabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain bisa menyinkron data statistik dari kedua BPJS tersebut, saat ini modal BPJS Ketenagakerjaan juga sangat kuat dan besar. Apalagi BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki aset yang besar yakni hingga Rp490 triliun.
“Selain itu juga harus ada revolusi dalam kualitas service (pelayanan) kepada pasien. Karena saat ini pengelolaan di RS dan BPJS masih primitif. Contohnya, ada ibu – ibu datang ke RS bawa kartu BPJS tapi disuruh bawa surat RT lah dan sebagainya. Kalau begitu apa guna kartu BPJS. Kan waktu dia daftar didata, tinggal dicek saja,” paparnya.
RR menyarankan agar BPJS Kesehatan bisa sekelas dengan negara lain maka para pengelolanya jangan malas. Karena saat ini teknologi telah maju tapi pengelolaan BPJS Kesehatan masih menggunakan cara – cara kuno atau primitif dalam menyelesaikan masalah. Padahal jika diubah dari cara kuno ke era kekinian maka BPJS bisa memberikan manfaat sehingga bukan lagi mudharat untuk para pesertanya.
“Jadi ini bukan persoalan yang tidak bisa diatasi, bisa kok. Masalahnya pemerintah kita ini mampu dan mau atau tidak. Saya khawatir malah mereka tidak mau,” paparnya sambil tertawa.
Sementara itu Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi mengatakan, jaminan kesehatan atau jaminan sosial adalah salah satu faktor atau pilar dari kesejahteraan. Melalui kegiatan jaminan sosial maka kesejahteraan buruh di Indonesia bisa naik. Saat ini KPSI terus berjuang untuk kesejahteraan buruh agar sejajar dengan buruh di negara lain.
Setidaknya ada 4 perjuangan yang dilakukan KSPI. Pertama tentang lapangan pekerjaan yang berkualitas yang sayangnya hari ini adalah untuk TKA China. Kedua, pendapatan atau upah yang berkualitas yang hari ini masih rendah. Ketiga, kualitas jaminan sosial dari mulai kesehatan, hari tua, kecelakaan kerja. Keempat, kualitas pelayanan publik seperti transportasi, perumahan dan berbagai subsidi yang diterima buruh.
“Sampai hari ini kami nilai pemerintah gagal menciptakan suatu sistem untuk kesejahteraan. Makanya kami demo di Kemenkes menolak kenaikan iuran BPJS. Karena kenaikan iuran BPJS memberatkan kaum buruh baik buruh formal maupun informal,” tegasnya.
Menurut Rusdy, jumlah buruh informal ada sekitar 60% atau sekitar 75 juta buruh dengan gaji sekitar Rp2 jutaan. Para buruh informal itu tersebar di sebagian daerah di Jabotabek, Surabaya, Mojokerto dan Batam. Sehingga jika iuran BPJS naik dan harus menanggung 5 orang maka tidak ada sisa untuk membeli pakaian atau yang lainnya. Padahal hak untuk mendapatkan jaminan sosial harus diberikan negara sebagaimana telah diatur oleh UUD 45 Pasal 34.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar mengakui, kesehatan atau kesejahteraan rakyat menjadi tanggungjawab negara. Selain itu rakyat juga berhak mendapatkan jaminan sosial. Apalagi dalam UUD 45 Pasal 34 menyatakan, “fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara.” Oleh karena itu jika negara tidak memelihara fakir miskin dan anak terlantar maka negara tersebut tidak negarawan.
Ansory menuturkan, Komisi IX DPR sudah menggelar rapat mulai dari rapat fraksi maupun rapat gabungan untuk menolak kenaikan iuran BPJS khususnya kelas 3. Karena pihaknya sudah berkeliling ke berbagai provinsi bahwa ada masyarakat yang kerja kecil-kecilan yang mempunyai anak sampai 7 orang. Maka dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya.
“Sementara BPJS paksa mereka semua ikut BPJS, ini jelas dzolim. Jelas rakyat gak kuat. Maka kami nilai pemerintah tidak merasakan penderitaan rakyat,” paparnya.
Ansory menilai, keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit karena manajemennya yang amburadul. Oleh karena itu pihaknya akan merubah Undang-Undang jaminan sosial. Selain itu pihaknya juga akan mengusulkan agar BPJS dimasukkan ke Kementerian Kesehatan agar pelayanannya bisa lebih baik lagi.Ansory pun meminta jika ada yang mempunyai masalah tentang BPJS Kesehatan untuk melapor ke dirinya. (rob)
