WartaPenaNews, Jakarta – Siapapun penerima paket sembako, perlindungan langsung tunai dan bantuan lain dari pemerintah? Baca rincian dan ketentuannya.
Seperti diketahaui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memberikan perlindungan langsung pada warga miskin terimbas virus corona atau dimaksud Covid-19.
Warga miskin yang secara ekonomi terimbas wabah virus corona atau Covid-19 tidak usah risau karena akan mendapat perlindungan langsung.
Bantuan yang dimaksud Presiden Jokowi yakni paket sembako dan bantuan langsung tunai atau BLT.
Ketentuan ini diambil dalam pertemuan terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (7/4/2020) kemarin .
Paket sembako untuk Jabodetabek
Penting diingat, bantuan untuk masyarakat miskin diantaranya yakni paket sembako. Perlindungan paket sembako untuk Jabodetabek.
Nah, masyarakat miskin di DKI Jakarta mendapatkan paket sembako ini.
Lima wilayah lain yang berbatasan dengan Jakarta juga akan kebagian paket sembako, yaitu Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, masyarakat di Jabodetabek akan mendapatkan paket sembako sejumlah Rp 600 ribu per bulan .
“Akan ada bansos privat dari Presiden untuk Jabodetabek berwujud paket sembako sejumlah Rp 600 ribu per keluarga, ” kata Juliari usai rapat dengan Presiden.
Paket sembako tersebut akan diberikan selama tiga bulan dan akan dimulai per April ini.
Jadi, keseluruhan tiap-tiap keluarga miskin akan mendapat paket sembako sejumlah Rp 1, 8 Juta.
“Penyaluran akan kami mulai dalam kurun waktu dua minggu dari saat ini, ” kata Juliari.
Juliari mengatakan, pemerintah menggunakan data terintegrasi punya Kemensos dalam menentukan tiap-tiap keluarga yang berhak mendapatkan paket sembako ini.
Data itu akan dilengkapi dengan juga data punya pemda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada 1, 7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako ini.
BLT untuk luar Jabodetabek
Sementara untuk warga di luar wilayah Jabodetabek akan mendapatkan perlindungan langsung tunai (BLT).
Jumlah yang diterima tiap-tiap keluarga pula yakni Rp 600 ribu per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan , dimulai dari bulan April ini.
“BLT selama tiga bulan dengan indeks pula Rp 600 ribu per keluarga, ” kata Juliari.
BLT ini akan diberikan pada semua keluarga di luar wilayah Jabodetabek yang terdata dalam data terintegrasi Kemensos.
Ketentuannya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Keinginan, Perlindungan Pangan Nontunai, atau Kartu Prakerja.
Dia mengasumsikan ada sekitar 9 juta keluarga yang akan menerima BLT ini.
Kecuali memercayakan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan tiap-tiap pemerintah daerah untuk pemutakhiran data.
“Kelak kami pula mohon data penambahan dari pemda, ” kata Juliari.
Perlindungan lain
Kecuali dua perlindungan langsung itu, pemerintah pula menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial yang lain.
Contohnya, Program Keluarga Harapan akan ditambah jumlahnya penerimanya dari 9, 2 juta keluarga berubah menjadi 10 juta keluarga.
Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima kegunaan pula bertambah 25 persen .
“Serta pendistribusian dipercepat dari tiga bulan sekali berubah menjadi 1 bulan sekali, ” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat.
Penerima Kartu Sembako pula dinaikkan dari 15, 2 juta penerima berubah menjadi 20 juta penerima.
Nilainya pula dinaikkan sebesar 30 persen dari Rp 150 ribu berubah menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan .
Lantas, Kartu Prakerja pula anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun berubah menjadi Rp 20 triliun.
Penerima gunanya pula ditambah berubah menjadi 5, 6 juta orang.
“Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19, ” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Paling akhir, pemerintah pula menggratiskan harga listrik untuk konsumen 450 VA dan diskon 50 persen untuk konsumen 900 VA kelompok bantuan.
Pembebasan harga dan diskon listrik ini berlaku tiga bulan , yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni.
Keseluruhan, pemerintah mempersiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini.
Ikutsertakan pedagang dan ojek
Presiden Jokowi meminta penyaluran program jaring pengaman sosial ini dilaksanakan dengan libatkan pedagang sembako sampai pengendara ojek.
Jokowi mau banyak faksi turut serta dalam pendistribusian bansos supaya ada gerakan ekonomi ditengah-tengah wabah virus corona Covid-19.
Baca Juga: Hasil Rakor Forkompimda: Kota Bandung Belum Akan Terapkan PSBB
“Rancang mekanisme yang bisa libatkan bagian upaya mikro, upaya kecil, pedagang sembako di pasar, layanan transportasi ojek, ” kata Jokowi.
“Maka dari itu ini dapat menggerakkan, menyertakan usaha-usaha di bawah supaya saling bersama dengan kita, dan juga ekonomi di bawah ikut serta bergerak, ” sambungnya.
Jokowi juga meminta jajarannya pastikan kalau penyaluran berbagai bantuan ini tepat sasaran.
“Data dari kelompok-kelompok penerima kegunaan, gue mau by address sehingga tepat dan tepat libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah wilayah. Maka dari itu, nyata-nyata perlindungan ini bisa tepat , ” tegasnya.
Jokowi juga meminta agar pendistribusian perlindungan ini secepat mungkin dilakukan.
Lantaran, resiko pandemi Covid-19 sudah mulai dirasa oleh warga. Dia juga meminta mekanisme penyalurannya dibuat seefisien mungkin .
“Pakai beberapa cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan warga, ” papar Kepala Negara. (mus)
