WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch mengajak para pelaku usaha dan UMKM yang telah mendapatkan bersertifikat halal untuk segera melakukan pengurusan konversi masa berlaku ketetapan halal agar menjadi 4 tahun. kebijakan ini dinilai sangat membantu pelaku usaha dalam rangka ikut aktif dalam sistem jaminan produk halal. Demikian hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi […]
Indonesia Halal Watch Sambut Baik Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Halal
WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch menyambut baik ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai Nomor: Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal yang sebelumnya 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, ketetapan MUI tersebut sejalan dengan regulasi sertifikasi halal sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun […]
Penunjukan Sucofindo Sebagai Lembaga Halal Digugat ke Pengadilan
Jakarta, WartaPenaNews – Indonesia Halal Watch (IHW) mengugat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ke PTUN Jakarta. Pada gugatannta IHW menganggap BPJPH melakukan pelanggaran dan menabrak undang-undang secara berulang kali terkait Sistem Jaminan Halal sesuai PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. “Sikap tegas ini […]
IHW Akan Gelar FGD RUU Cipta Lapangan Kerja Guna Perkuat Posisi Ulama di Jaminan Produk Halal
Jakarta, WartaPenaNews – Indonesia Halal Watch (IHW) akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIPTAKER). Hasil dari FGD ini akan disampaikan kepada Wakil Presiden Maruf Amin dan menjadi bahan masukan untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, FGD akan fokus membahas […]
IHW; Omnibus Law Beri Kepastian Hukum Proses Sertifikasi Halal
Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdulllah mengatakan, adanya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan menghapus sejumlah pasal di Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk menyerdahanakan dan memberikan kepastian hukum proses sertifikasi halal. Poin pokok dalam harmonisasi hukum ini terkait biaya dan proses sertifikasi halal. “Harus […]
Ini Komentar IHW Soal Omnibus Law yang Hapus Kewajiban Sertifikasi Halal
Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menepis anggapan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menghapuskan ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk harus dilengkapi sertivikasi halal. “Sudah kita compare dengan Prolegnas yang sudah disepakati DPR, kalau tidak salah itu ada 14, ga ada itu saya sudah koneksikan […]
Indonesia Harus Menjadi Industri Halal Terbesar di Dunia
Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif Halal Watch Indonesia (IHW) Ikhsan Abdullah berharap Indonesia mendapat pengakuan internasional bagi pengembangan industri halal dunia. Hal ini menyusul ditandatanganinya kerjasama (MoU) antara Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Japan Indonesia Economic Halal Consulting Management (JPI) di Jakarta, Senin (6/1/2020). “Semoga (kerjasama) ini menjadikan […]
MoU LPPOM MUI-JPI, Ekonomi Islam Jadi Kekuatan Kuat di Pasar Global
Jakarta, WartaPenaNews – Senior Vice President dari Japan Indonesia Economic Halal Consulting Management (JPI) Eric Liu mengatakan, kebangkitan ekonomi negara-negara muslim di seluruh dunia, khususnya pertumbuhan Indonesia yang pesat akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global. Saat ini, kata dia, dunia mulai menyadari bahwa ekonomi Islam akan menjadi kekuatan yang kuat di pasar ekonomi global. Merujuk […]
MoU Kesepakatan Sertifikasi Halal Berpotensi Lemahkan Kedudukan MUI
Jakarta, WartaPenaNews.com – Hari ini Kamis, 17 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mulai diberlakukan. Sejumlah upaya pun dilakukan oleh pemerintah agar ketentuan UU terkait sertifikasi halal bisa berjalan dengan efektif. Guna memperlancar layanan sertifikasi halal yang mulai berlaku hari ini, 11 pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian […]
Ini 5 Alasan Kenapa PP UU Jaminan Halal di Gugat Uji Materiil
WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 31/2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ke Mahkamah Agung, Kamis (23/5/2019) kemarin. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, ada sejumlah alasan penting dalam mengajukan judicial review ini. “Kami mempertimbangkan lima alasan penting. Alasan utama adalah […]