WartaPenaJakarta, Jakarta – Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah di undangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Dr. H. Ikhsan Abdullah berharap terbitnya PP ini […]
TPP Doa Mengajak Seluruh Rakyat Bersatu Pasca Pemilu 2019
WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Tim Khusus Pemenangan Pemantapan Pilpres Jokowi – Ma’ruf Amin (TPP DOA), Ikhsan Abdullah mengajak seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu untuk menatap hidup yang lebih baik pasca Pemilu serentak 2019. Dia berharap, ke depan masyakarat Indonesia tak perlu lagi terkotak – kotak antara pendukung Capres – Cawapres 01 dan 02. “Setelah Pilpres […]
IHW Minta Badan Pengawas Halal Harus Dibawah Presiden
WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr Ikhsan Abdullah menegaskan, Indonesia sebagai negara besar dengan mayoritas penduduknya beragama Islam maka sudah seharusnya memiliki badan yang mengawasi produk halal setingkat menteri. Badan tersebut langsung bertanggung jawab kepada presiden. Bukan yang terjadi selama ini yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya setingkat […]
IHW: Produk Makanan Malaysia Tak Miliki Standarisasi Halal Indonesia
WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan protes atas maraknya produk makanan asal Malaysia di Indonesia. Diketahui makanan-makanan tersebut beredar tanpa dilengkapi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Direktur Eksekutif IHW, Dr H Ikhsan Abdullah mengatakan, banjirnya produk makanan ringan asal negeri Jiran tersebut disebabkan rencana Memorandum of understanding (MoU) antara […]
IHW Desak Presiden Terbitkan Perpers UU Jaminan Produk Halal
Indonesia Halal Watch mendesak Presiden Joko Widodo agar menjalankan Pasal 59 dan Pasal 60 No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan memperkuat LPPOM MUI melalui Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini dilakukan demi keberlangsungan mandatory sertifikasi halal dan menjamin kepastian iklim usaha dan hubungan perdagangan internasional. Demikian hal itu dikatakan Direktur Eksekutif […]