IPOL.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini menggelar Sosialisasi dan Workshop Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat.
Hal tersebut sebagai langkah penguatan respon masyarakat dalam peringatan dini ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau dan bahaya terusannya.
Kegiatan diselenggarakan mulai Selasa (23/5) hingga Jumat (26/5) di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Banten. Desa itu dipilih berdasar survei yang telah dilakukan tim Direktorat Peringatan Dini pada Maret lalu bahwa desa tersebut memiliki ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau yang tinggi.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi menyampaikan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta stakeholder terkait malalui kegiatan sosialisasi itu.
“Sistem peringatan dini bencana dapat berjalan baik apabila masyarakat mampu memahami dan menuangkan informasi peringatan dini ke dalam langkah-langkah responsif dan antisipatif. Namun, lebih baik lagi apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para stakeholder kebencanaan terkait dapat bersinergi dan membangun komitmen bersama menghadapi potensi bencana,” kata Prasinta di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Jumat (26/5).
Program penguatan respon masyarakat adalah bentuk nyata implementasi Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD. Prasinta menekankan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023.
“Langkah antisipasi menjadi proporsi besar bagi masyarakat berupa kesiapsiagaan dan peringatan dini mengurangi jumlah korban dan kerugian akibat bencana. Praktik baik keterlibatan lintas aktor seperti pemda, mitra lokal, dan masyarakat seperti kita lakukan itu adalah kunci keberlanjutan sistem peringatan dini bencana,” ujarnya.
Tujuan kegiatan workshop untuk membantu masyarakat agar dapat menggunakan sumber daya dan kapasitas lokal secara efektif.
Warga Desa Pasauran, Suhardah berbagi kisah saat terjadi tsunami dengan bahaya terusan atau tsunami atipikal Tahun 2018 lalu.
“Banyak orang berlarian teriak-teriak tsunami, tsunami! Saya bingung harus bagaimana, apakah membantu tetangga, mengamankan harta benda atau segera berlari menyelamatkan diri dan anak-anak,” tukasnya.
Peserta workshop lainnya, Makrubi menambahkan. Malam itu dia sedang bersantai di desa, terdengar suara minta tolong dari arah pantai dan orang berlarian ke dataran tinggi, tapi dia justru berlari ke arah pantai.
“Saya lihat air laut, surut jauh tidak seperti biasanya. Saya dan pengurus masjid menghidupkan pengeras suara dan mengumumkan agar warga segera mengungsi ke dataran tinggi,” ungkapnya mencoba mengingat kembali.
Potret tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya masyarakat paham untuk memberikan peringatan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat terkait risiko bencana dan tanda ancaman bahaya masih perlu ditingkatkan. Termasuk bagaimana masyarakat merespon peringatan bahaya dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Peringatan itu harus diinterpretasi menjadi suatu aksi kesiapsiagaan hingga penyelamatan diri. Maka, tanpa adanya sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat menyeluruh, pemberian peringatan dini hingga evakuasi akan menjadi kurang efektif.
Demi mewujudkan sistem peringatan dini bencana efektif berdasar kearifan lokal, maka workshop itu dilaksanakan untuk menghasilkan beragam protokol seperti protokol peringatan dini, pemantauan bahaya, diseminasi peringatan dini, dan evakuasi.
BNPB sebagai fasilitator nasional bersama BPBD Kabupaten Serang mendampingi dan memfasilitasi proses tersebut.
Beragam protokol ini dirumuskan dan disepakati bersama para peserta workshop yang akan ditetapkan sebagai Tim Siaga Bencana (TSB) dan disahkan melalui surat keputusan kepala desa.
Sosialisasi dan workshop juga diharapkan Tim Siaga Bencana terus berkomitmen. Senantiasa mengedukasi dan melatih protokol tersebut bersama masyarakat setempat.
“BPBD dan praktisi kebencanaan daerah diharapkan dapat mereplikasi kegiatan serupa di desa-desa berpotensi terdampak lainnya,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal)
